TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Senin pagi dimulai dari Ridwan Kamil bakal rapat dengan kepala daerah Bodebek soal WFH untuk ASN. Kebijakan WFH di DKI Jakarta berlaku 21 Agustus-21 Oktober 2023.

Berita terpopuler berikutnya adalah Danpuspom TNI angkat bicara soal dugaan seorang Marsekal serobot lahan Sentul City. Head Legal Sentul City Faisal Farhan menyebut perwira tinggi TNI AU tersebut telah menguasai secara sepihak lahan seluas dua hektare.

Berita terpopuler ketiga adalah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah daerah se-Jabodetabek juga akan menerapkan kebijakan WFH bagi ASN. Mekanisme WFH di Bodetabek akan menyesuaikan dengan regulasi Pemprov DKI.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Senin, 21 Agustus 2023:

1. Ridwan Kamil bakal Rapat dengan 3 Kepala Daerah Soal Rencana WFH Bagi ASN Bogor, Depok, dan Bekasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum dapat memastikan apakah kebijakan bekerja di rumah atau work from home (WFH) akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Menurut dia, dirinya harus terlebih dulu rapat dengan para kepala daerah Bodebek guna membahas rencana tersebut.

"Nanti akan dirapatkan," kata dia kepada wartawan usai menghadiri acara Karnaval Pesona Nusantara di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu, 20 Agustus 2023.

Ridwan menjelaskan kebijakan WFH sudah diberlakukan bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara untuk ASN Bodebek, menurut dia, perlu koordinasi dengan kepala daerah terkait sehubungan dengan rencana WFH bagi ASN atau sektor swasta.

Bodebek adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono sudah menetapkan WFH 50 persen bagi ASN sebagai upaya mengatasi polusi udara Jakarta. Kebijakan WFH di DKI berlaku 21 Agustus-21 Oktober 2023.

"Depok, Bekasi, Bogor yang menempel ke Jakarta, sesuai arahan presiden, akan dikoordinasikan minggu ini," ujar Ridwan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggelar rapat membahas penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023. Rapat ini dihadiri Heru Budi, Ridwan Kamil, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Binsar kemudian menggelar rapat lanjutan di kantornya pada Jumat, 13 Agustus 2023. Ridwan Kamil juga hadir dalam rapat yang membahas ihwal penyelesaian polusi udara di Jabodetabek tersebut.

Menurut Ridwan, ada 10-12 rencana aksi lintas kementerian, lembaga, dan tiga provinsi untuk bersama-sama mengatasi masalah polusi udara Jabodetabek. "Menerjemahkan arahan Presiden di Istana Negara, akhir bulan ini kami akan melaporkan hasil rencana aksi," ucap mantan Wali Kota Bandung itu.

Ridwan Kamil mendetailkan sejumlah rencana aksi tersebut. Pertama, mengevaluasi penyebaran polusi yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kedua, mengkaji sumber polutan partikel halus (PM2,5) kategori zat berbahaya yang dihasilkan kendaraan bermotor. Ketiga, mengurangi mobilitas warga dengan menerapkan WFH di wilayah Jabodetabek.

Kemudian menjajaki penambahan subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta, rekayasa cuaca, serta penguatan penggunaan transportasi publik.

Selanjutnya kata Danpuspom soal ada Marsekal dilaporkan serobot tanah Sentul City...

<!--more-->

2. Seorang Marsekal Dilaporkan Serobot Tanah Sentul City, Ini Kata Danpuspom TNI

Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko, menyatakan telah menerima pelaporan dari PT Sentul City mengenai dugaan penyerobotan tanah di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Terlapor adalah seorang perwira tinggi TNI AU dengan pangkat Marsekal Pertama.

Saat dihubungi, Minggu pagi 20 Agustus 2023, Agung menyatakan pengaduan sudah ditangani langsung TNI AU. "On progress akan diselesaikan melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional),” katanya mengungkapkan lewat aplikasi perpesanan, WhatsApp.

Sebelumnya, pada Sabtu, Head Legal Sentul City, Faisal Farhan, menyebut perwira tinggi TNI AU tersebut telah menguasai secara sepihak lahan seluas dua hektare milik Sentul City hanya dengan pemberitahuan pada 16 Agustus 2023. Penguasaan bahkan dilakukan dengan pemasangan plang dan lahan dijagai oleh beberapa orang berseragam TNI.

Padahal, Farhan melanjutkan, perusahaannya memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan atau HGB nomor 2407/2013. Perusahaan properti itu, tutur dia, adalah pemilik lahan sejak 1994 yang telah memperpanjang HGB pada 2012.

Lokasi lahan milik PT. Sentul City, Tbk yang diakui seorang perwira tinggi TNI AU. Dok. Sentul City.

Dia menambahkan, awalnya Sentul City menawarkan uang ganti rugi, tapi ditolak. Perwira tinggi TNI AU itu meminta agar Sentul City membayar sesuai dengan harga pasar saat ini. "Kan lucu, masa kami harus beli tanah yang punya kami sendiri," kata Farhan.

Karena itulah Sentul City membuat pengaduan ke Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI, Sabtu. Laporan tersebut bernomor 91/SC-LND/VIII/2023. Menurut Farhan, perwira tinggi aktif itu diduga melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

"Selain melaporkan, kami pun meminta perlindungan hukum kepada Danpuspom TNI dari ancaman atau intimidasi di kemudian hari," ujar Farhan.

Selanjutnya Heru Budi sampaikan pemda se-Jabodetabek terapkan WFH bagi ASN Selama 2 bulan...

<!--more-->

3. Heru Budi Sampaikan Pemda se-Jabodetabek Ikuti DKI Terapkan WFH Bagi ASN Selama 2 Bulan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah daerah se-Jabodetabek juga akan menerapkan kebijakan work form home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN). WFH bagi ASN DKI berlaku selama dua bulan mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.

"Mekanismenya melalui surat edaran Pak Sekda, work form home dilakukan oleh Pemda DKI, diikuti oleh pemda-pemda se-Jabodetabek," kata dia di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Ahad, 20 Agustus 2023.

Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI kembali menetapkan WFH 50 persen untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Tak hanya itu, WFH juga diharapkan dapat mengurai kemacetan di Ibu Kota ketika perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 pada 4-7 September.

Heru menyebut, rencananya mekanisme WFH di Bodetabek akan menyesuaikan dengan regulasi Pemprov DKI. "Wacana kemarin dari pimpinan untuk melakukan penyesuaian mirip-mirip seperti Pemda DKI," ucap Kepala Sekretariat Presiden ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggelar rapat membahas penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023. Rapat ini dihadiri Heru Budi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Heru mengingatkan agar ASN DKI yang bekerja di rumah tidak bepergian. Dia berujar tujuan pemberlakuan WFH ini agar ASN tak mondar-mandir beraktivitas ke luar, sehingga kualitas udara Jakarta membaik. "Tidak boleh juga ke mana-mana dan dia bekerja di rumah," tuturnya.

Menurut dia, dirinya akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila uji coba WFH ini dinilai efektif. Jika tidak, maka Heru Budi, bakal kembali menerapkan bekerja di kantor (work from office/WFO). Untuk mengawasi kinerja para ASN DKI yang WFH, dia meminta setiap pimpinan memantau aktivitas timnya melalui panggilan video (video call).

Pilihan Editor: Minta ASN DKI yang WFH Diawasi, Heru Budi: Video Call, Tanya Ada di Mana?