Foto udara pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Landfill Mining dan RDF Plant di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 10 Oktober 2022. Pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengubah endapan sampah menjadi bahan bakar tersebut pembangunannya telah mencapai 83 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana membangun RDF Plant di Rorotan Jakarta Utara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan upaya ini ditempuh setelah DPRD DKI menolak permohonan pemerintah minta pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PTR SMI) sebesar Rp1 triliun.
Pemprov DKI berencana membangun tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengatasi masalah sampah Jakarta. DKI juga memilih fokus pada RDF Plant daripada ITF Sunter yang butuh biaya operasional besar.
"Ya berarti kan harus dari kemampuan keuangan sendiri toh? Ya udah kita upayakan," kata Sekda DKI Jakarta Joko Agus di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023, seperti dikutip dari Antara.
Pemprov DKI, kata Joko, menjadikan pembangunan RDF Plant di Rorotan sebagai program prioritas. Sedangkan program lain bisa ditunda pengerjaannya.
"Program-program yang tidak prioritas itu kita geser," ujarnya.
Untuk mencari anggaran pembangunan RDF Plant di Rorotan, Pemprov DKI akan menyisir kembali APBD untuk mencari beberapa program yang bisa ditunda pengerjaannya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Sekda DKI Joko Agus untuk mencari alternatif pendanaan untuk membangun RDF Plant.
"Saya khawatir pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta akan menambah beban keuangan daerah," kata Prasetyo pada Senin, 21 Agustus 2023.
Prasetyo menyarankan Joko sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengurungkan niat melakukan pinjaman daerah ke Pemerintah Pusat dalam pembangunan RDF Plant di Rorotan.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
