TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyarankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengurungkan niat mengajukan pinjaman daerah untuk Refuse Derived Fuel (RDF) Plant kepada pemerintah pusat.
"Jangan sampai ini membebankan keuangan pemerintah daerah dan mengorbankan masyarakat,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang dikutip Tempo dari website resmi DPRD DKI Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.
Menurut Prasetyo Edi, permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah. Kemungkinan terburuknya, pinjaman itu akan mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta.
Prasetyo Edi pun meminta Sekda DKI Joko Agus Setyono selaku Ketua TAPD kembali mengkaji skema pembiayaan pembangunan RDF Plant yang akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara. Sekda DKI miminta menyisir ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024.
Politikus PDIP itu menyatakan dirinya menyetujui apapun upaya Pemprov DKI menangani sampah Jakarta yang telah masuk kategori darurat. Volume sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, sudah melebihi kapasitas penampungannya yang hanya seluas 21.879.000 meter kubik persegi.
“Bantargebang ini tinggal tunggu meledaknya aja bos. Ini sudah stadium empat ini, bisa jadi stadium enam,” ujarnya.
Permohonan pinjaman daerah untuk RDF Plant ini sesuai surat Gubernur DKI Jakarta yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dengan nomor 435/UD.02.03. Dalam surat tersebut Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan permohonan pinjaman daerah ke PT Saran Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp1 triliun.
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 208 tentang Pinjaman Daerah, diatur bahwa pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA-PPAS.
Pimpinan Fraksi dan Komisi DPRD DKI juga Sepakat Tidak Setuju Pinjaman ke PT SMI
Tidak hanya Prasetyo Edi, seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani sepakat agar TAPD menyisir kembali anggaran non-prioritas dalam KUA-PPAS APBD 2024 untuk dialihkan ke pembangunan RDF.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga sependapat. Menurutnya, melakukan pinjaman daerah adalah jalan terakhir ketika suatu masalah tidak lagi memiliki jalan keluar.
“Prinsipnya pinjaman itu jalan darurat yang pada akhirnya menjadi beban generasi berikutnya. Adakah jalan lain misalnya melakukan penghematan di beberapa program," katanya.
Selanjutnya, kata dia, memaksimalkan pendapatan, sejauh mana bisa memaksimalkan pendapatan yang ada di 13 jenis pajak maupun retribusi.
Pemprov DKI Tunda ITF Sunter untuk Bikin RDF Plant
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal penghentian proyek intermediate treatment facility atau ITF Sunter. Heru mengatakan Pemprov DKI harus menyediakan anggaran Rp3 triliun per tahun untuk biaya operasional apabila ingin melanjutkan proyek pengolahan sampah itu.
"Kalau dihitung-hitung masa iya setahun Pemprov DKI harus mengeluarkan Rp3 triliun," kata Heru di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2023, seperti dikutip dari Antara.
Biaya operasional itu dinilai terlalu besar itu. Pertimbangan itu yang membuat Heru memutuskan untuk menghentikan proyek yang dirintis sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tersebut.
"Saya tidak anti-dengan ITF, asalkan sifatnya kerja sama bisnis (business to business), dengan catatan tidak ada beban tipping fee bagi Pemprov DKI. Kita tidak punya uang buat biaya seperti itu," ucap Heru.
Tipping fee merupakan biaya yang harus dibayar pemerintah daerah untuk membuang sampah ke tempat pengolahan. Besarnya tipping fee umumnya per ton sampah.
"Ya intinya Pemda DKI tidak sanggup bayar tipping fee. Sementara waktu saya fokus ke RDF untuk mengatasi persoalan sampah," ucap Heru.
ITF Sunter Bukan Dibatalkan
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan tidak akan membatalkan pembangunan ITF Sunter.
"Tidak dibatalkan, tapi Pemprov DKI Jakarta saat ini lebih fokus kepada pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau refuse derived fuel (RDF)," kata Asep saat dikonfirmasi, kemarin.
Asep mengatakan, RDF paling cocok untuk mengolah sampah di Jakarta. Biayanya juga jauh lebih murah daripada ITF.
Pilihan Editor: Mengapa DKI Pilih Kembangkan Pengolahan Sampah RDF Daripada Lanjutkan ITF Sunter?
