Imbauan Swasta WFH saat KTT ASEAN: Demi Kurangi Polusi Udara dan Berkorban untuk NKRI

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 26 Agustus 2023 20:43 WIB

Ilustrasi WFH. Coway/Freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada 5 - 7 September 2023 mendatang. KTT ke-43 ASEAN diselenggarakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.

Kemudian pada hari berikutnya akan dilaksanakan KTT antara ASEAN dengan negara-negara mitra yang akan berlangsung hingga 7 September 2023. Pada 7 September 2023, juga akan digelar KTT Asia Timur dan KTT ASEAN Plus Three. Di sela-sela rangkaian KTT nanti juga akan diadakan pertemuan bilateral di antara para pemimpin yang hadir.

Pemerintah imbau perusahaan swasta terapkan WFH

Pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama berlangsungnya KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta.

“Sudah ada edaran dari KemenPAN untuk ASN di DKI, dan edaran dari Gubernur DKI untuk ASN wajib, 50 persen WFH. Ada imbauan kepada swasta tanggal 5 - 7 September diimbau melakukan WFH,” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dalam acara Forum Merdeka Barat 9 Road to ASEAN Summit yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat 25 Agustus 2023.

Setya menjelaskan, WFH bagi para pegawai perusahaan swasta hanya bersifat imbauan, sedangkan untuk para 50 persen ASN bersifat wajib.

Advertising
Advertising

“Dan ada imbauan 50 persen untuk ASN, tapi akan ditingkatkan 75 persen untuk tanggal 5 - 7 September,” ujarnya.<!--more-->

WFH untuk kurangi polusi udara dan kemacetan

Menurutnya, kebijakan tersebut diimplementasi untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta seiring berlangsungnya KTT Ke-43 ASEAN.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) Adita Irawati berharap imbauan WFH untuk para pegawai swasta juga dapat terapkan guna efektifitas lalu lintas selama KTT Ke-43 ASEAN.

“Tentunya ini butuh kerja sama dari masyarakat. Tadi sudah dikeluarkan surat edaran. Harapannya dalam 3 hari itu masyarakat bisa mengurangi mobilitas apabila tidak mendesak, agar kita juga bisa memberikan layanan yang maksimal kepada para delegasi,” kata Adita.

Heru Budi sebut tak bisa perintahkan swasta terapkan WFH

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tidak bisa memerintahkan perusahaan swasta terapkan WFH selama KTT ASEAN pada September mendatang. Namun, dia berharap swasta bisa mengikuti langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara Jakarta.

“Saya sudah sampaikan pihak swasta untuk menyesuaikan dengan kondisi kemampuan dan aktivitas swasta masing-masing,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.<!--more-->

WFH swasta untuk yang mau berkorban untuk NKRI

Perihal untung-rugi perusahaan swasta terapkan WFH, Pj Gubernur DKI itu menyerahkan hal tersebut kepada masing-masing perusahaan. “Yang mau untung, ya silakan, yang mau mengorbankan diri untuk NKRI ya kita apresiasi,” ujarnya.

Heru Budi menilai KTT ASEAN menjadi salah satu wujud kecintaan dan bela negara, sehingga ia berharap pihak swasta berkenan menerapkan WFH. Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab dan hak warga negara.

“Bagi yang mau WFH nggak ada insentif apa-apa. Panggilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Merah Putih. Jadi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab warga negara, kewajiban apa, jalankan itu. Jadi ini panggilan negara loh, pengorbanan,” kata dia.

Untuk menyukseskan KTT ASEAN ini, Heru Budi akan bertemu dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), dan Asprindo (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia) pada Kamis, 24 Agustus.

“Apa yang harus kita lakukan di tanggal 5,6,7 September, ya kan anggota mereka masing-masing harus melakukan apa, nanti saya sampaikan poin-poinnya supaya Polda Metro, Dinas Perhubungan dan Kodam, TNI-Polri bisa lebih mudah lagi mengatur,” katanya.

DKI terapkan WFH untuk ASN

Sejak 21 Agustus lalu, ASN DKI telah menerapkan WFH 50 persen hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara serta menekan kemacetan saat perhelatan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Bahkan, persentase WFH naik menjadi 75 persen ketika acara internasional ini berlangsung.

"Karena ini ada jalur-jalur yang 29 titik untuk buka tutup, sehingga tidak nyaman nanti bagi warga yang akan melakukan aktivitas pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2023," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Agustus 2023.

MUTIA YUANTISYA | NINDA DWI RAMADHANI | ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT

Pilihan Editor: Polusi Udara Sebabkan ISPA, Ini yang Dilakukan Pemerintah Depok-Tangsel-DKI

Berita terkait

Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Edukasi Polusi Udara

1 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Edukasi Polusi Udara

Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan kampanye edukasi dengan tema 'Udara Bersih Untuk Jakarta', di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pandawa Tanah Tinggi.

Baca Selengkapnya

Tidak Sehat, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kedua di Dunia pada Minggu Pagi

3 hari lalu

Tidak Sehat, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kedua di Dunia pada Minggu Pagi

Jakarta hanya satu level di bawah Delhi (India).

Baca Selengkapnya

5 Negara Terkecil di Asia Tenggara Berdasarkan Luas Wilayah

8 hari lalu

5 Negara Terkecil di Asia Tenggara Berdasarkan Luas Wilayah

ASEAN terdiri dari 11 negara yang berlokasi di Asia Tenggara. Ini dia negara terkecil di Asia Tenggara berdasarkan luas wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

10 hari lalu

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

Berita tentang kenaikan UKT di ITB masih mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

11 hari lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

12 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Tuntutan dari Mahasiswa UGM, IPK 4,00 di Universitas Jember, serta Penyakit Akibat Polusi Mengisi Top 3 Tekno

12 hari lalu

Tuntutan dari Mahasiswa UGM, IPK 4,00 di Universitas Jember, serta Penyakit Akibat Polusi Mengisi Top 3 Tekno

Topik tentang mahasiswa UGM menggelar aksi menuntut tranparansi biaya pendidikan menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.

Baca Selengkapnya

Lima Besar Penyakit Akibat Polusi Udara di Indonesia, Apa Saja?

13 hari lalu

Lima Besar Penyakit Akibat Polusi Udara di Indonesia, Apa Saja?

Polusi udara yang erat kaitannya dengan tingginya beban penyakit adalah polusi udara dalam ruang (rumah tangga).

Baca Selengkapnya

Riset BRIN: Penduduk Indonesia Akan Kehilangan 2,5 Tahun Usia Harapan Hidup Akibat Polusi Udara

13 hari lalu

Riset BRIN: Penduduk Indonesia Akan Kehilangan 2,5 Tahun Usia Harapan Hidup Akibat Polusi Udara

Efek polusi udara rumah tangga baru terlihat dalam jangka waktu relatif lama.

Baca Selengkapnya

Penyakit Minamata Ditemukan di Jepang 68 Tahun Lalu, Ini Cara Merkuri Masuk dalam Tubuh

14 hari lalu

Penyakit Minamata Ditemukan di Jepang 68 Tahun Lalu, Ini Cara Merkuri Masuk dalam Tubuh

Penyakit Minamata ditemukan di Jepang pertama kali yang mengancam kesehatan tubuh akibat merkuri. Lantas, bagaimana merkuri dapat masuk ke dalam tubuh?

Baca Selengkapnya