TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi kebutuhan operasional bus Transjakarta tiap jamnya. Karena banyak armada, termasuk bus feeder, yang tetap beroperasi meski tanpa penumpang.

“Kenapa, kok, banyak bus-bus kosong tetap beroperasi. Kami di Pemprov itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi yang diberikan kepada PT Transjakarta,” Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati dalam rapat Raperda APBD Perubahan DKI dikutip dari website resmi DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 16 September 2023.

Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta sebelumnya telah menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda APBD Perubahan 2023 sebesar Rp633 miliar.

Sri menuturkan jam operasional bus Transjakarta maupun armada milik pihak ketiga sangat memengaruhi besaran subsidi. “Sehingga dari hasil pencermatan itu yang kami lakukan adalah perbaikan dan manajemen PSO itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, kata Sri, Pemprov DKI mengevaluasi manajemen operasional bus setiap jamnya. Pihaknya menginginkan agar operasional armada bus maupun feeder disesuaikan dengan traffic pengguna.

“Pada saat waktu sibuk (peak hour) semua bus harus keluar tapi pada saat yang tidak sibuk, maka bus-bus itu harus ditarik,” kata dia.

Tujuannya, agar pembayaran rupiah per kilometernya tidak membebani Pemprov DKI. “Itu sedang kami lakukan kajian. Jadi, bagaimana mengoptimalkan, mengefisienkan dengan terus meningkatkan layanan bus transjakarta itu juga sudah kami lakukan, hasilnya akan kami laporkan,” ucap dia.

Pilihan Editor: NasDem Sebut Eks Warga Kampung Bayam Diintimidasi, Tempat Ibadah pun Ditutup