TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Metro kemarin membahas tentang larangan beribadah di kawasan Cinere, Depok. Puluhan warga Cinere menggeruduk hingga menggedor-gedor tempat ibadah atau kapel di salah satu ruko.

Laporan kedua mengenai krisis air bersih di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Tempo menyajikan respons Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono atas terhentinya suplai air bersih ke RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat akibat kualitas sumber air buruk.

Masih tentang Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI bakal mengevaluasi bus Transjakarta tak berpenumpang, tapi tetap beroperasi. Pemprov DKI menginginkan operasional bus disesuaikan dengan traffic pengguna agar pembayaran tarif tidak membebani APBD DKI.

Tempo telah merangkum tiga berita terpopuler tersebut. Informasi selengkapnya dapat dibaca di bawah ini.

1. Larangan ibadah di Depok
Puluhan warga Cinere, Depok, menggeruduk kapel atau tempat ibadah di salah satu ruko di Jalan Bukit Cinere raya, RT. 12, RW. 03, Gandul, hari ini, Sabtu, 16 September 2023.

Pengurus Kapel Bukit Cinere, Arif Syamsul, mengungkapkan massa datang sekitar pukul 7.30 dan menggedor-gedor gerbang lalu memfoto kapel yang baru beraktivitas 2 bulan lalu.

"Ada sekitar 50 orang pakai sorban dan lain sebagainya. Mereka mendatangi kapel kami, sempat menggedor-gedor, teriak-teriak. Habis itu mereka bubar," kata Arif saat ditemui di lokasi,.

Kapel yang menempati ruko 3 lantai tersebut merupakan pindahan dari Cinere Bellevue karena kontraknya habis.

Namun, sejak pindah ke Gandul pengurus Kapel kesulitan mengurus perizinan, termasuk memperoleh izin dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melakukan peribadatan di ruko tersebut.

"Kami selalu sewa ruko yang mana menurut UU untuk membuat kapel tidak perlu (izin), tapi kita bahasanya kulonuwun ke RT/RW, kelurahan, kecamatan," ucap Arif.

Saat mengajukan izin ke LPM Kelurahan Gandul, kata Arif, mereka meminta syarat dengan mengumpulkan 60 tanda tangan dan KTP dari warga sekitar agar jemaat bisa beribadah di sana.

Baca selengkapnya di sini.

Selengkapnya tentang krisis air bersih di Kalideres

<!--more-->

2. Krisis air bersih di Kalideres
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim dirinya selalu mengawasi pasokan air bersih bagi warga di Ibu Kota. Dia mengatakan telah meminta Direktur Utama PAM Jaya untuk menyuplai air bersih di seluruh wilayah Jakarta, termasuk di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

“Ya kita juga menjadi perhatian lah dari pemerintah supaya masyarakat bisa mendapat air bersih," kata Heru Budi saat ditemui di RPTRA Kalijodo, Jakarta Utara, Sabtu, 16 September 2023.

Hal tersebut diungkap Heru menanggapi keputusan PAM Jaya menghentikan suplai air ke RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat akibat kualitas sumber air buruk.

Heru menuturkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PAM Jaya sebesar Rp324,6 miliar atau turun Rp75,6 miliar dalam APBD Perubahan DKI 2023 tak akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

"Enggak. Mereka, PAM, saya mendapat laporan mereka membuat reservoir yang cukup banyak di titik-titik strategis. Kan ada kerjasama denga swasta, Moya," ujarnya.

Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Jaya (PAM Jaya) menghentikan suplai air ke RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat akibat kualitas sumber air buruk.

Senior Manager Corporate Communication & Office Director PAM Jaya Gatra Vaganza mengungkapkan buruknya kualitas sumber air melebihi ambang batas yang bisa diolah oleh filter mesin PAM Jaya.

Atas kondisi tersebut, PAM Jaya memutuskan menghentikan suplai air ke RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Gatra menyebut buruknya kualitas air di salah satu hutan kota akibat kemarau. "Jadi, kami berharap sebetulnya dari kondisi kemarau ini tidak berkepanjangan sehingga hutan kota bisa dapat kembali beroperasi lagi," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Selengkapnya tentang bus Transjakarta beroperasi tanpa penumpang

<!--more-->

3. Bus Transjakarta beroperasi tanpa penumpang
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi kebutuhan operasional bus Transjakarta tiap jamnya. Karena banyak armada, termasuk bus feeder, yang tetap beroperasi meski tanpa penumpang.

“Kenapa, kok, banyak bus-bus kosong tetap beroperasi. Kami di Pemprov itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi yang diberikan kepada PT Transjakarta,” Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati dalam rapat Raperda APBD Perubahan DKI dikutip dari website resmi DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 16 September 2023.

Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta sebelumnya telah menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 633 miliar.

Sri menuturkan jam operasional bus Transjakarta maupun armada milik pihak ketiga sangat memengaruhi besaran subsidi. “Sehingga dari hasil pencermatan itu yang kami lakukan adalah perbaikan dan manajemen PSO itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, kata Sri, Pemprov DKI mengevaluasi manajemen operasional bus setiap jamnya. Pihaknya menginginkan agar operasional armada bus maupun feeder disesuaikan dengan traffic pengguna. Tujuannya, agar pembayaran rupiah per kilometernya tidak membebani Pemprov DKI.

Baca selengkapnya di sini.