TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengevaluasi manajemen operasional Bus Transjakarta dan angkutan feeder disesuaikan dengan tingkat kepadatan atau traffic penumpang.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan Pemprov DKI sedang mengevaluasi kebutuhan operasional bus transjakarta maupun armada milik pihak ketiga yang menjadi mitra di setiap jamnya.

Evaluasi operasional bus dan feeder ini dilakukan lantaran banyaknya Bus Transjakarta ataupun feeder yang tetap beroperasi tanpa mengangkut penumpang.

“Kenapa banyak bus-bus kosong tetap beroperasi?" kata Sri dalam rapat pendalaman Raperda APBD Perubahan DKI yang dilansir dari website resmi milik DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 16 September 2023.

Monitoring dan evaluasi terhadap operasional Bus Transjakarta ini terkait dengan alokasi subsidi yang diberikan kepada PT Transjakarta. Jam operasional bus Transjakarta maupun armada milik pihak ketiga sangat memengaruhi besaran subsidi.

“Sehingga dari hasil pencermatan itu yang kami lakukan adalah perbaikan dan manajemen PSO itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Sri, agar subsidi yang diberikan tepat sasaran dan efektif, ia menyarankan agar operasional Bus Transjakarta disesuaikan dengan kepadatan penumpang.

“Pada saat waktu sibuk (peak hour) semua bus harus keluar tapi pada saat yang tidak sibuk, maka bus-bus itu harus ditarik,” kata dia.

Tujuannya, agar pembayaran rupiah per kilometernya tidak membebani Pemprov DKI. “Itu sedang kami lakukan kajian. Jadi, bagaimana mengoptimalkan, mengefisienkan dengan terus meningkatkan layanan bus transjakarta itu juga sudah kami lakukan, hasilnya akan kami laporkan,” ucapnya.

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda APBD Perubahan 2023 sebesar Rp633 miliar.

Pilihan Editor: Upaya Mengurangi Polusi Udara, 52 Bus Listrik Transjakarta Harus Melawan 25 Juta Kendaraan Pribadi