TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, pihaknya akan mengikuti keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal penerapan tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT). Menurut dia, MRT Jakarta hanya berwenang mengatur sistem yang dibutuhkan dalam penerapan ABT.

“Kalau itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, kalau kami kan tinggal sistem aja yang kami atur,” kata Tuhiyat saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 25 Spetember 2023.

Dia menyampaikan tiket berbasis akun dibuat untuk memisahkan antara tarif normal moda transportasi terintegrasi dengan besaran biaya yang dikucurkan pelanggan kategori khusus.

“ABT itu kan memisahkan tarif antara normal dengan lainnya, kayak lanjut usia, student (pelajar), dan lain sebagainya,” ujarnya.

Tuhiyat menuturkan PT JakLingko Indonesia yang bakal mensosialisasikan ABT. MRT Jakarta juga sudah mulai melakukannya dengan menyebarkan pamflet di stasiun-stasiun kereta Ratangga.

“(Sosialisasi) lewat Jaklingko. MRT kalau di stasiun sudah, sementara pakai pamflet dulu,” ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan rencana penerapan ABT. Dia mengatakan ABT adalah produk dari JakLingko Indonesia, perusahaan yang bertugas menyelenggarakan integrasi tarif dan pembayaran.

“Bagian dari JakLingko Indonesia, perusahaan patungan yang pemegang sahamnya ada Transjakarta, MRT, LRT Jakpro, MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek),” kata Welfizon kepada TEMPO di Cikini, Selasa, 19 September 2023.

PT JakLingko Indonesia ditugasi mengimplementasikan ABT untuk mengetahui siapa pengguna layanan Transjakarta dan moda transportasi Jakarta yang lain. “Kenapa muncul inisiatif ABT? Selama ini yang naik TJ itu sebagian besar menggunakan kartu uang elektronik, kami enggak tau siapa yang naik,” ujarnya.

Dengan account based ticketing atau tiket berbasis akun itu, PT Transjakarta (TJ) bisa mengetahui identitas pelanggan TJ. Sebab, nantinya aplikasi JakLingko akan terintegrasi dengan data milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.

Pilihan Editor: Pemuda Pancasila Buka Suara Soal Anggotanya yang Tewas Akibat Bentrokan Ormas di Bekasi