TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Metro kemarin mengulas tentang isu kriminalitas hingga pelayanan publik. Informasi yang paling banyak dibaca adalah soal jenis senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menggeledah rumah dinas Syahrul dan menemukan 12 senjata api. Penggeledahan itu dalam rangka mendalami kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Berita terpopuler kedua, yakni keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengalihfungsikan puskesmas menjadi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Center. Puskesmas Kelurahan Jati II, Pulogadung, Jakarta Timur ditutup dan kini beralih menjadi UKM Center.

Informasi berikutnya adalah bakal calon presiden (capres) 2024, Anies Baswedan, menyebut mahalnya biaya politik. Dia lantas menyinggung pengalamannya yang harus berutang saat bertarung di Pilkada DKI 2017.

Tempo telah merangkum tiga berita Top Metro tersebut yang dapat dibaca di bawah ini.

1. Jenis senjata api Syahrul Yasin Limpo
Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk mengetahui legalitas 12 senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 28 September 2023

Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Baintelkam Polri soal perizinan belasan senjata api (senpi) tersebut.

"Sedang dikoordinasikan dengan Baintelkam untuk dicek izinnya," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 30 September 2023.

Hirbak menjelaskan belasan senpi yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan tersebut terdiri dari berbagai jenis.

"Dari berbagai jenis. Ada Smith&Wesson (S&W), Walther, Tanfoglio dan lain-lain," katanya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah dinas Syahrul untuk mendalami dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Pada saat penggeledahan berlangsung, mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu sedang melakukan kunjungan kerja ke Food and Agriculture Organization di Roma, Italia. Rumahnya tampak sepi saat KPK melakukan penggeledahan.

Baca selengkapnya di sini.

Selanjutnya tentang alih fungsi puskesmas DKI

<!--more-->

2. Alih fungsi puskesmas DKI
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penutupan Puskesmas Kelurahan Jati II, Pulogadung, Jakarta Timur, untuk dilaihfungsikan menjadi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Center.

Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung tercatat memiliki dua puskesmas. Puskesmas Kelurahan Jati I terletak di Jalan Pulo Asem IV dan Puskesmas Kelurahan Jati II di Jalan Kaplongan.

“Dua-duanya bisa difungsikan menjadi Puskesmas, tadinya. Nah, satu kelurahan harusnya satu Puskesmas, maka satu gedungnya dijadikan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM),” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 29 September 2023.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi menanggapi Surat Edaran Penutupan Puskesmas Kelurahan Jati II. Dalam SE itu disebutkan bahwa mulai 28 September 2023, Puskesmas Kelurahan Jati II ditutup tidak melakukan pelayanan dan dialihfungsikan menjadi UKM Center. “Tetap dikelola oleh Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Heru Budi mengungkapkan UKM Center merupakan pelayanan nonmedis, sehingga masyarakat bisa datang untuk melaporkan temuan. Misalnya ada warga yang terjangkit demam berdarah, stunting, maupun masalah kesehatan lainnya.

“Masyarakat datang, ‘Pak di sana ada pasien DBD. Pak di sana ada warga stunting, di sana kelihatannya ada warga yang perlu penanganan kesehatan secepatnya’. Tapi kalau orang batuk-batuk itu ke Puskesmas,” ucap Heru.

Menurut dia, gedung Upaya Kesehatan Masyarakat Center melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan yang sifatnya bukan pengobatan.

“UKM nonmedis, dia datang perlu bantuan macam-macam, kan, bantuan gizi, bantuan kesehatan lingkungan, ada manula yang perlu ditangani ke sini, nih, ke gedung UKM Center,” katanya.

Sementara itu, kata Heru, layanan Puskesmas dialihkan ke tempat yang lebih representatif dan lebih bagus.

Baca selengkapnya di sini.

Selanjutnya tentang Anies ungkit momen berutang di Pilkada DKI

<!--more-->

3. Anies ungkit momen berutang di Pilkada DKI
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengamini jika biaya kampanye memang mahal, apalagi jika bertarung di level nasional. Ia pun mengungkit kembali momen saat maju Pilkada DKI 2017 dan berutang demi biaya kampanye.

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi pejabat harus balik modal. Pandangan seperti ini, ia nilai bisa membuat politikus yang terpilih terjebak korupsi.

“Kita membutuhkan (biaya) untuk kampanye, tapi bukan sekadar untuk nanti ketika sudah di pemerintahan membayar,” katanya saat mengisi acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu, 30 September 2023.

Anies pun menceritakan saat dirinya berutang Rp50 miliar untuk membiayai kampanyenya di Pilkada DKI 2017. Kepada pemberi utang, Anies menyatakan akan membayar jika kalah. Sementara jika ia menang, maka utang dinyatakan lunas.

“Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan, saya boleh cari uang untuk menutup utang saya," ucap dia.

“Kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan yang harus bayar utang-utang sewaktu kampanye,” kata Anies menambahkan.

Anies Baswedan berujar biaya kampanye memang mahal, apalagi sebagai calon presiden. Namun, hal itu berlaku jika politikus tak bisa mengatur batasannya.

Baca selengkapnya di sini.