TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan belum mendapatkan informasi soal perpanjangan masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta. Seperti diketahui dia telah melalui periode setahun mengisi kekosongan kepemimpinan di Jakarta sejak Anies Baswedan selesai menjabat Gubernur Jakarta pada Oktober tahun lalu.

"Belum, tanya ke Kemendagri," kata Heru Budi saat ditemui di Gate 6 Jenderal Sudirman, Gelora Bung Karno, Minggu 8 Oktober 2023. Heru Budi adalah mantan Wali Kota Jakarta Utara dan menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI di masa Gubernur Basuki Tahaja alias Ahok, sebelum kemudian diangkat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan.

Dia menyampaikan tidak ada pembahasan perihal perpanjangan masa Penjabat Gubernur DKI Jakarta selama evaluasi tri wulanan terkini yang dijalaninya pada Jumat, 29 September 2023, lalu. Menurutnya, materi yang dibahas selama evaluasi itu meliputi kinerja dan program-program yang dijalankan. "Nggak ada (bahasa jabatan diperpanjang)," ujarnya.

Dalam evaluasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu dia melaporkan capaian kinerjanya dan mendapat masukan soal kondisi ekonomi. Termasuk di antaranya menjaga inflasi dan menekan angka kemiskinan. Selain itu juga sektor kesehatan dan masalah sampah serta polusi dan narkoba.

Heru Budi mengatakan DKI Jakarta mengupayakan untuk tidak memperbesar angka kemiskinan. Caranya dengan membuat sejumlah program di Dinas Sosial; Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP); serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

“DKI menjaga masyarakat itu untuk tidak menjadi kedalaman miskinnya itu lebih parah, maka kami jaga,” ucap dia.

Pilihan Editor: Masih Tunggu Evaluasi Mendagri, Ini Rincian Belanja di APBD Perubahan DKI yang Susut Rp 2,5 Triliun