TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengkritik sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang enggan menemui eks warga Kampung Bayam. Pasalnya, pihaknya bersama Fraksi PKS DKI dan Fraksi PKB DKI telah memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak.

“Kami mengundang secara resmi jajaran eksekutif untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam di Jakarta Utara, hanya satu orang yang muncul,” kata Wibi dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Oktober 2023.

Wibi mengatakan sikap Pemprov DKI layaknya zionis yang telah menelantarkan warga Kampung Bayam karena sampai detik ini warga tersebut belum bisa menempati Rusunawa Kampung Susun Bayam (KSB).

Politisi NasDem itu pun mendesak Pemprov DKI untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam di Jakarta Utara.

Hal tersebut ditegaskan Wibi saat memfasilitasi pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI. Dalam Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Fraksi PKS DKI dan Fraksi PKB DKI.

Menurutnya, kedatangan mereka untuk menagih janji agar Pemprov DKI merealisasikan hunian untuk para warga Kampung Bayam di Jakarta Utara. “Seperti inikah cara Pemprov DKI memperlakukan rakyatnya,” ujarnya.

Wibi menyebutkan warga yang bertahan di rusun tersebut diusir dengan cara mematikan akses air, listrik, bahkan tempat ibadah ditutup.

“Ketika penzoliman dan perampokan hak hak warga yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri dalam hal ini Pemprov DKI, maka semua harus bergerak melawan,” katanya.

Ketua Fraksi NasDem itu meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk serius melihat permasalahan ini agar segera ditemukan titik terang. “Kepada Pak Pj Gubernur, kami berharap agar hadirlah di sini, lihat warganya, lihat rakyatnya, betapa penderitaan warga Jakarta,” kata Wibi.

Pilihan Editor: Eks Warga Kampung Bayam Tak Dikenakan Biaya Sewa Unit Rusun Nagrak, Pergub Anies Baswedan Belum Dicabut