TEMPO.CO, Jakarta - Aksi unjuk rasa digelar oleh Komite Solidaritas untuk Palestina dan Yaman (KOSPY) di depan gedung perwakilan PBB, Jakarta Pusat pada Jumat 20 Oktober 2023. Dalam aksi ini, ratusan orang dari berbagai kalangan berkumpul untuk mengecam genosida yang dilakukan zionis Israel terhadap masyarakat yang ada di Gaza, Palestina.

Hasan Munawar yang merupakan juru bicara KOSPY, menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan perwakilan PBB di Jakarta, Hasim Tarioglu, yang menerima pernyataan sikap dari KOSPY. Melalui pantauan yang ada di lokasi, PBB menerima KOSPY dan media untuk bertemu dengan perwakilan PBB di dalam area Thamrin Menara Tower.

Melalui pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menit tersebut, Hasan menyampaikan sembilan yang menjadi tuntutan KOSPY di hadapan Hasim Tarioglu menggunakan bahasa inggris.

“Hasim Tarioglu berjanji akan menyampaikan surat dari KOSPY kepada kantor Sekretaris Jenderal PBB di New York setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Namun, dia tidak memberikan tenggat waktu atau rincian lebih lanjut terkait proses tersebut,” kata Hasan kepada wartawan usai pertemuan tersebut.

Dalam keterangannya, Hasan juga menyoroti peran PBB dalam konteks kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Amerika Serikat atau negara-negara barat lainnya. Ia berpendapat bahwa PBB sebagai lembaga besar dunia seringkali merefleksikan kebijakan Amerika Serikat serta negara barat lainnya.

“Kenyataan yang kita lihat, karena PBB memang sebuah lembaga yang sangat besar dikontrol oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat sehingga kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu banyak sekali tercermin dalam langkah-langkah PBB, termasuk dalam perlindungannya negara Amerika dan negara-negara Barat kepada rezim zionis Israel, melindungi atas semua kejahatan kemanusiaan, dan menutupinya secara politik,” ujar Hasan.

Hasan juga menyampaikan terkait catatan KOSPY tentang tindakan-tindakan PBB yang seringkali melindungi Israel dari kritik dan kecaman, apalagi Amerika Serikat. Menurutnya, ini menjadi salah satu kelemahan PBB sebagai lembaga yang seharusnya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

PBB disebut sering malu-malu kucing untuk menyebutkan bahwa Israel melanggar HAM, pelaku kejahatan perang, serta membunuh anak-anak dan wanita. Tindakan ini mencerminkan kelemahan perlindungan HAM yang dilakukan PBB terhadap masyarakat minoritas yang didiskriminasi.

“Kita lihatlah kelemahan daripada PBB dalam melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Manusia orang-orang Islam, orang-orang Arab, dan orang-orang kulit hitam ini sangat lemah diwakili haknya di PBB karena terus ditekan oleh Amerika Serikat,” katanya.

Berikut adalah 9 tuntutan mengenai Genosida di Palestina yang menjadi perjuangan KOSPY melalui unjuk rasa kemarin.

1. Semua Tindakan kelompok pejuang Palestina, termasuk operasi "Badai Al-Aqsa" adalah langkah perlawanan bersenjata yang sah dan dijamin haknya oleh hukum internasional, dan dipaparkan dalam Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 37/43 Tahun 1982.

2. Operasi "Badai Al Aqsa" yang dilancarkan kelompok perlawanan Islam juga merupakan balasan atas penistaan yang terus menerus dilakukan oleh rezim penjajah Israel terhadap Masjid Al Aqsa, yaitu masjid tersuci ketiga di dunia Islam, sekaligus blokade total yang diberlakukan rezim Israel) terhadap jalur Gaza yang sudah berlangsung selama 17 tahun.

3. Segala keterangan yang menyebut serangan "Badai AI Aqsa" sebagai aksi terorisme merupakan bagian dari propaganda Israel dan Amerika Serikat dan sekutunya dengan tujuan mendiskreditkan perjuangan rakyat Palestina.

4. Operasi "Badai Al Aqsa" telah meruntuhkan mitos Israel sebagai negara dengan militer dan intelijen yang hebat, dan membuktikan bahwa rezim penjajah itu hanyalah pecundang yang mengemis bantuan dari Amerika Serikat dan Eropa dalam menghadapi sekelompok pejuang yang lapar dan bersenjata seadanya.

5. Pembantalan terhadap rakyat Gaza dan penghancuran infrastruktur serta penutupan pasokan air dan listrik oleh Israel, yang dilakukan dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan sekutunya, merupakan genosida dan kejahatan perang keji yang melanggar seluruh prinsip kemanusiaan.

6. Rezim Zionis Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat serta pihak-pihak yang menutupi dan membela kejahatan Israel memikul tanggung jawab setara atas semua bencana yang menimpa warga sipil yang tidak berdosa di seluruh wilayah pendudukan Palestina.

7. Normalisasi hubungan dengan Israel yang dilakukan oleh beberapa negara dan diwacanakan oleh beberapa negara lainnya terbukti tidak membantu perjuangan bangsa Palestina sama sekali, malah mengkhianati perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.

8. “Solusi Dua Negara" yang disuarakan oleh PBB dan negara-negara anggotanya sebagai solusi atas masalah Palestina sudah usang dan mustahil diterapkan, dan komunitas internasional harus menyusun solusi lain yang lebih adil terhadap bangsa Palestina yang terusir dan tertindas selama puluhan tahun.

9. Seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia, harus memberi tekanan yang maksimal kepada rezim kolonial Israel agar menghentikan pembantaian terhadap warga sipil dan mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Pilihan Editor: Iran Tuduh Israel Sengaja Lakukan Genosida Serang Rumah Sakit di Gaza