TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencabut regulasi soal pembagian wilayah kerja Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS). Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 689 Tahun 2023 yang diteken Heru pada 12 Oktober 2023.

"Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Kerja UPRS dan Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Kerja UPRS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi Pasal 1 Kepgub Heru yang Tempo kutip dari dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DKI, Jumat, 27 Oktober 2023.

Kepgub Heru mencabut dua regulasi yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan pada 2020 dan 2022. Kepgub 102/2022 mengatur tentang pembagian wilayah kerja delapan UPRS. Total ada 32.378 total unit rumah susun sewa atau rusunawa yang menjadi tanggung jawabnya delapan UPRS tersebut.

Salah satu pertimbangan Heru mencabut Kepgub Anies karena pembagian kewenangan dan wilayah kerja UPRS ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kemudian, kepala daerah hanya dapat menetapkan produk hukum berupa Kepgub yang ditandatangani atas nama gubernur perihal penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi.

Sehingga, pada poin b pertimbangan, pembagian kewenangan dan wilayah kerja Unit Pengelola Rumah Susun perlu ditetapkan dengan Kepgub yang ditandatangani kepala dinas PRKP DKI Jakarta atas nama gubernur.

Pilihan Editor: Terpopuler: Cerita Ketua RT di Rumah Firli Bahuri, Mediasi PLN-Warga Cengkareng Tak Jelas