Top 3 Metro: Penyidik Polda Metro Koordinasi KPK Usai Periksa Firli Bahuri, Koalisi Desak Jokowi Jalankan Putusan Pengadilan

Sabtu, 18 November 2023 06:42 WIB

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memberikan keterangan usai memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri soal dugaan kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Pemerasan tersebut diduga masih berkaitan dengan dugaan kasus suap dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Sabtu pagi dimulai dari penyidik Polda Metro Jaya koordinasi bersama Deputi Korsup KPK usai periksa Firli Bahuri. Rapat koordinasi ini diklaim merupakan bentuk keseriusan KPK dalam melakukaan koordinasi penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Berita terpopuler lain adalah Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (Ibukota) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam kasus gugatan polusi udara. 32 warga negara penggugat itu minta para tergugat segera melaksanakan putusan pengadilan.

Berita terpopuler ketiga adalah ojek dadakan berkeliaran di GBK menjelang konser Coldplay cari penonton yang salah gerbang masuk. Mereka menawarkan tarif ojek yang mahal, dari gerbang masuk kawasan GBK hingga ke gerbang pengecekan tiket.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Sabtu pagi, 18 November 2023:

1. Kemarin Periksa Firli Bahuri, Hari Ini Penyidik Polda Metro Rapat Koordinasi Bersama Deputi Korsup KPK

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidik yang menangani kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri akan menghadiri rapat koordinasi Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI.

Rapat koordinasi dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK itu rencananya akan digelar hari ini, Jumat, 17 November 2023.

“Penyidik menyambut baik dan positif atas undangan dimaksud dan penyidik akan berangkat besok untuk melakukan rapat koordinasi dan dengar pendapat dengan Deputi Korsup KPK,” kata Ade usai pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri di Bareskrim Polri, Jumat, 16 November 2023.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pertemuan akan digelar pukul 09.00 di Gedung Merah Putih KPK. Menurut dia, rapat koordinasi ini merupakan bentuk keseriusan KPK dalam melakukaan koordinasi penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Advertising
Advertising

“Surat sudah diterima dan kami pun yakin komitmen rekan-rekan penyidik dari Polda dan Mabes Polri akan hadir memenuhi undangan ini,” ujarnya Rabu, 15 November 2023.

Ade Safri Simanjuntak mengatakan, rapat tersebut sebagai langkah awal sebelum supervisi KPK dimulai. Supervisi tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan pemerasan oleh Pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Rakor itu adalah tahapan awal, sebelum pelaksanaan supervisi. nanti dari pihak KPK bisa ditanyakan langsung terkait dengan rapat kordinasi maupun dengar pendapat," ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat, 10 November 2023.

Surat permohonan supervisi atau pengawasan diajukan oleh Polda Metro Jaya kepada KPK pada 11 Oktober 2023. Permohonan itu juga diajukan kepada Dewan Pengawas atau Dewas KPK.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, surat permohonan supervisi sudah dijawab KPK. Tapi dia tidak menyebutkan sejak kapan.

"Kami sudah kirimkan kemudian dari KPK sudah membalas, artinya tujuan proses penyidikan ini agar efisien," katanya di Polda Metro Jaya, Kamis 9 November 2023.

Menurut Ali, koordinasi bisa menentukan duduk perkara kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo. “Untuk memastikan proses hukum yang dilakukan nantinya betul-betul sesuai fakta hukum, ketentuan, dan mekasnisme yang berlaku,” kata Ali.

Sebelumnya, KPK telah mengundang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk rapat koordinasi di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 10 November 2023.

Akan tetapi, Polda Metro Jaya berhalangan hadir. Ade Safri meminta agar rapat koordinasi digelar pada pekan ketiga November 2023.

"Karena pada hari Jumat, 10 November 2023, penyidik telah memiliki jadwal penyidikan yang sudah terjadwal sebelumnya," kata dia dalam pesan singkatnya kepada Tempo, Kamis malam, 9 November 2023.

Selanjutnya Koalisi Ibukota desak Jokowi segera jalankan putusan pengadilan....

<!--more-->

2. MA Tolak Kasasi, Koalisi Ibukota Desak Jokowi Segera Jalankan Putusan Pengadilan Soal Udara Bersih

Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (Ibukota) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang menolak pengajuan kasasi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam kasus gugatan polusi udara.

Merespons putusan MA, 32 warga negara penggugat itu menegaskan agar para tergugat segera melaksanakan putusan pengadilan. "Kami menuntut secara tegas agar Presiden dan jajaran yang merupakan tergugat berhenti menggunakan upaya hukum untuk menunda kewajiban hukumnya," kata Direktur LBH Jakarta Citra Referandum lewat keterangan tertulis pada Jumat, 17 November 2023.

Citra yang juga kuasa hukum Koalisi Ibukota mengatakan agar pemerintah segera memperbaiki kualitas udara. Begitu juga dengan yang dikatakan salah satu penggugat, Khalisah Khalid.

"Ditolaknya kasasi pemerintah oleh MA merupakan kemenangan bukan hanya bagi penggugat, tetapi juga kemenangan bagi seluruh warga, khususnya bagi kelompok rentan yang hingga saat ini berjuang mendapatkan udara yang bersih. Sudah seharusnya pemerintah menjalankan perintah hukum dan kewajiban konstitusionalnya," ujar Khalisah.

Koalisi IBUKOTA berujar bahwa gugatan sudah lama diajukan atas citizen law suit atau CLS pada 4 Juli 2019 lalu. Dalam sidang putusan 16 September 2021 dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019 itu, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan.

Hakim menyatakan Tergugat I (Presiden Joko Widodo), Tergugat II (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Tergugat III (Menteri Dalam Negeri), Tergugat IV (Menteri kesehatan), dan Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun, dua diantaranya yaitu Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengajukan kasasi atas gugatan warga terhadap polusi udara. Permohonan kasasi ini diajukan Adam Hasan Saputra mewakili permohonan dari Presiden RI pada 20 Januari 2023. Sementara, menteri LHK mengajukan lebih dulu pada 13 Januari 2023.

Selanjutnya ojek dadakan saat konser Coldplay...

<!--more-->


3. Kisah Konser Coldplay: Penonton Jengkel Tarif Ojek Melambung Tinggi

Konser Coldplay yang diselenggarakan pada Rabu lalu berhasil menarik perhatian publik. Tak hanya penggemar yang hadir memadati Gelora Bung Karno (GBK), puluhan tukang ojek dadakan turut memenuhi kawasan itu untuk menawarkan jasa tumpangan.

Namun, kehadiran ojek dadakan ini tak luput membuat penonton yang menggunakan jasa mereka menjadi jengkel. Zahra, salah seorang penggemar Coldplay, bercerita menggunakan jasa ojek dadakan itu dan diminta tarif sangat tinggi.

"Suruh bayar 50 ribu," kata Zahra saat ditemui TEMPO di GBK, Rabu, 15 November 2023.

Zahra menuturkan dirinya terpaksa menggunakan jasa ojek dadakan itu karena salah memilih gerbang masuk. Berdasarkan tiket, Zahra seharusnya masuk dari pintu sisi utara, tapi dia malah menyasar di sisi tenggara stadion.

Ia sempat bernegosiasi dengan tukang ojek itu agar diberi tarif murah, tapi tak dikabulkan. "Dari tenggara situ ke utara sini, aku minta 35 ribu aja, enggak dikasih," katanya.

Penonton menyaksikan konser grup band asal Inggris, Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023. Konser grup band asal Inggris yang masuk dalam rangkaian tur dunia "Music of the Spheres Tour 2023" di Jakarta itu merupakan penampilan perdana mereka di Indonesia sejak band itu didirikan pada 1997. ANTARA/M Risyal Hidayat

Tak hanya menimpa Zahra, nasib serupa juga terjadi di Plaza Utara. Salah seorang ojek dadakan menawarkan jasanya kepada dua orang penonton.

Namun, akibat mahalnya tarif tumpangan, akhirnya tukang ojek itu bersepakat untuk membonceng dua penonton itu sekaligus menuju Plaza Timur.

Berdasarkan pantauan TEMPO, ojek dadakan berkeliaran di jalan-jalan dalam kawasan GBK. Mereka mengajak penonton yang enggan berjalan kaki dari akses terluar GBK supaya bisa sampai ke gerbang pengecekan tiket secara kilat.

Ojek dadakan ini banyak berkumpul di sisi tenggara GBK yang sangat dengat dengan stasiun MRT dan halte busway. Lokasi itu merupakan akses terdekat menuju Plaza Tenggara atau Gate D yang diperuntukkan bagi penonton kategori Ultimate Experience, My Universe, Cat 1, dan Cat 2.

Selain itu, ojek dadakan itu turut berpusat di sisi utara GBK. Hal itu disebabkan lokasinya sangat dekat dengan Plaza Utara yang merupakan akses bagi penonton yang memiliki tiket dengan kategori Cat 5, Cat 6, Cat 7, dan Cat 8.

Pilihan Editor: Diputuskan, KPK Tak Beri Supervisi ke Penyidikan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Detik-detik Ledakan Smelter PT KFI di Kutai Kartanegara, Ayah Pacar Vina Buka Suara soal Pembunuhan 8 Tahun Lalu

6 jam lalu

Top 3 Hukum: Detik-detik Ledakan Smelter PT KFI di Kutai Kartanegara, Ayah Pacar Vina Buka Suara soal Pembunuhan 8 Tahun Lalu

Sebelumnya ledakan serupa terjadi sekitar 18.40 waktu Indonesia tengah, Kamis, 16 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya