TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri meminta Pemprov DKI Jakarta mencabut izin kafe Kloud Sky Dining buntut penggerebekan dan temuan narkoba di tempat itu.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Juharsa mengatakan pihaknya sudah bersurat ke Pemprov DKI atas usulan itu sejak dua hari lalu, tapi belum dibahas.

“Yang kami kirimkan adalah pencabutan izin Kloud saja,” ujar Mukti kepada TEMPO melalui pesan singkat, Rabu 22 November 2023.

Sebelumnya, tim gabungan Bareskrim Polri bersama Bea Cukai menggerebek Kafe Kloud Sky Dining dan Mr.James di Senopati, Jakarta Selatan pada sabtu dinihari, 18 September 2023.

Kasubdit 1 Direktorat Pidana Narkoba Bareskrin Polri Komisaris Besar Jean Calvin Simanjuntak mengatakan penggerebekan ini kegiatan rutin yang menargetkan tempat hiburan malam karena sering menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba.

Calvin menjelaskan penggerebekan dilakukan pada Sabtu dini hari pukul 00.30 WIB. “Kami lakukan bergantian, di kafe pertama baru selanjutnya kafe kedua.”

Sejumlah barang bukti yang disita dari Kafe Kloud, yaitu ekstasi 8 butir, happy five 2 butir, dan 28 botol miras. “Barang itu disimpan di dua titik, satu di tempat duduk sofa satu lagi di fasilitas umum di kamar mandi, disimpan di tong sampah,” ucap Calvin.

Seorang saksi warga Senopati, Jakarta Selatan yang menolak disebut Namanya melihat bagaimana kedatangan polisi itu mendarat di kafe Kloud. “Sekitar jam 12 malam lah, ada banyak banget mobil Avanza hitam. Saya kira tamu mau ke mana," katanya saat ditemui TEMPO di lokasi, Selasa 21 November 2023.

Menurut kesaksiannya, polisi yang berjumlah lebih dari 40 personel ini terlebih dulu menggerebek Kafe Kloud selama hampir setengah jam. Kemudian para polisi ini berjalan kaki mendatangi kafe Mr. James untuk melakukan hal yang sama.

“Saya lihat pas polisi masuk gerebek Kloud itu sekitar 30 menit, terus mereka jalan dulu ke Kafe Nara cuma dua menit habis itu baru ke Mr.James juga lama 20 menit,” katanya.

Pilihan Editor: Ekonom Kritik Kenaikan UMP DKI 2024: Telalu Kecil, Berdampak Buruk ke Pertumbuhan Ekonomi Jakarta