TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal Metro.Tempo.co sejak kemarin hingga pagi ini, Kamis, 23 November 2023 diawali dari meluapnya Sungai Cisadane hingga membuat ratusan rumah di Serpong, Tangerang Selatan, terendam banjir.

Pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal belum cairnya dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus November 2023 juga banyak dibaca publik.

Berita populer lainnya masih datang dari Heru Budi yang menilai kenaikan UMP DKI 2024 sebesar 3,38 persen juga karena mempertimbangkan kemampuan pengusaha

Berikut tiga berita terpopuler Metro:

Cisadane Meluap, Ratusan Rumah di Serpong Terendam Banjir

Luapan Sungai Cisadane menyebabkan ratusan rumah warga di Perumahan Pesona Serpong, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, terendam banjir, hari ini. Ketinggian air diperkirakan mencapai 60 sentimeter.

Luapan aliran Cisadane mulai menggenangi perumahan di Serpong itu sejak Rabu dini hari, Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan bersiaga karena wilayan tersebut berbatasan langsung dengan badan sungai.

Korban yang terdampak banjir luapan Sungai Cisadane ini berada di Perumahan Pesona Serpong RW 08, antara lain di RT 01 sebanyak 65 KK, RT 02 sebanyak 65 KK dan RT 03 sebanyak 52 KK. Sehingga total ada 177 KK atau 885 jiwa.

Baca lebih lengkap di sini

Dana KJP Plus November 2023 Belum Cair, Heru Budi: Datanya Berubah Terus

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ungkap alasan dana Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) bulan November belum cair. Heru mengatakan Pemprov DKI melakukan sinkronisasi data penerima KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU) setiap tiga bulan agar penyalurannya tepat sasaran.

“Setiap tiga bulan kita sinkronisasi data, kan nama-namanya sudah bukan sebagaimana Keputusan Gubernur yang lalu. Berubah,” kata Heru Budi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

Hal itu pun yang menjadi alasan, dana KJP Plus periode November 2023 belum cair. Menurutnya, keterlambatan pencairan dana bantuan ini terjadi lantaran adanya perubahan data yang secara rutin dilakukan oleh Pemprov DKI.

Baca lebih lengkap di sini

Heru Budi Sebut Penetapan UMP DKI 2024 juga Harus Pertimbangkan Kemampuan Pengusaha

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penetapan besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI 2024 telah mempertimbangkan segala aspek. Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga harus melihat kemampuan seluruh stakeholders.

“Kami harus melihat segala lapisan kemampuan, ya keinginan teman-teman pekerja iya, tapi kemampuan si pengusaha juga harus kami hitung,” kata dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Selasa, 22 November 2023.

Kemarin Heru telah mengumumkan UMP DKI 2024 senilai Rp 5.067.381. Angka ini naik 3,38 persen daripada besaran UMP tahun lalu.

Heru berujar telah mengambil keputusan terbaik sehubungan dengan penetapan nilai upah tersebut. Soal buruh yang berencana mogok kerja akibat penetapan UMP DKI 2024 yang tak sesuai harapan, ia mengimbau agar hal itu tidak dilakukan.

“Di mana? Ya saya rasa tidak begitu ya. Sekali lagi, pemerintah DKI sudah memberikan cukup baik,” ucapnya.

Baca lebih lengkap di sini

Pilihan Editor: Aduan Jessica Iskandar ke Jokowi, Kapolri, hingga Tagar Percuma Lapor Polisi Buahkan Hasil