TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Regulasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Zainuddin atau Haji Oding ingin ada putra daerah yang menjadi pemimpin Jakarta ketika nanti berstatus menjadi Daerah Khusus Jakarta. Hal ini yang menjadi salah satu faktor dia mengusulkan gubernur ditunjuk presiden di Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Usulan gubernur ditunjuk presiden disampaikan oleh Ketua Bamus Suku Betawi 1982 itu saat diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Badan Legislasi DPR RI tentang RUU DKJ.

Haji Oding mengusulkan Daerah Khusus Jakarta dipimpin satu gubernur dengan dua wakil gubernur yang semuanya ditunjuk presiden dengan melibatkan DPRD DKI. Syaratnya, salah satu dari tiga orang itu merepresentasikan masyarakat Betawi.

“Tolong diterima keinginan bahwa di dalam pasangan itu salah satunya ada putra asli Betawi,” kata Haji Oding saat dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.

Menurut Haji Oding, gubernur ditunjuk presiden juga bisa menekan biaya politik. Selain itu, melalui wewenang dari presiden, peluang terpilihnya putra daerah Betawi sebagai pemimpin di Jakarta lebih besar ketimbang harus melalui pemilihan umum.

Haji Oding menyatakan pihaknya tidak memaksakan harus orang Betawi semua yang memimpin DKJ nantinya.

“Kalau gubernurnya bukan Betawi, wagubnya Betawi. Atau gubernurnya Betawi, wakilnya bukan Betawi. Ini adil dalam penempatan proporsional dalam kedaulatan politik, tapi kalau pilkada. Wah rancu, kita belum begitu meyakini bahwa ada partai yang nanti ikut mencalonkan (sebagai) orang Betawi,” ucap dia.

Selain itu, Haji Oding ingin menghindari kemungkinan terjadinya kerusuhan jika gubernur DKJ dipilih melalui pilkada. Ia tidak ingin polarisasi yang muncul saat Pilkada DKI 2017 terulang kembali.

Pilihan Editor: Gibran Lolos dari Sanksi Pelanggaran Kampanye Meski Libatkan Anak-Anak di Penjaringan