Bawaslu Berharap Masyarakat Berani Lapor Jika Menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Senin, 18 Desember 2023 05:00 WIB

KPU Jakarta Selatan melakukan jalan sehat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Minggu, 17 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan sosialisasi tentang aturan Pemilu 2024 di acara hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) pada Minggu, 17 Desember 2023. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu akan menjadi teman berdiskusi atas keraguan masyarakat tentang bentuk pelanggaran yang dapat terjadi jelang Pemilu 2024.

Pemilu adalah milik seluruh warga negara, sehingga, masyarakat juga harus memiliki kesadaran dan bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. "Rakyat punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara partisipatif, jika menemukan dugaan pelanggaran tidak usah ragu lapor ke Bawaslu," kata Lolly dilansir dari laman resmi Bawaslu pada Minggu, 17 Desember 2023.

Oleh karena itu, Bawaslu menggelar sosialisasi di car free day (CFD) setiap minggu untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat dan membangun kedekatan. Acara itu tidak serta merta mengajak masyarakat untuk duduk dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bawaslu, tetapi juga disediakan acara hiburan seperti pertunjukan musik. Rencananya, Bawaslu akan mengadakan agenda itu sampai masa kampanye selesai.

“Berbagai kegundahan, kegalauan, penasaran atau ketidaktahuan berkenaan dengan sesuatu, baik yang melanggar atau tidak melanggar, silahkan, ada tim Bawaslu yang akan menjadi teman berdiskusi," kata Lolly.

Para anggota juga melakukan jalan sehat di Jalan M.H. Thamrin sambil membawa banner bertuliskan ‘Ayo bersama awasi pemilu wujudkan pemilu 2024 yang bersih dan damai’. Ada pula tulisan mengajak bertuliskan, ‘pemilu butuh kamu awasi sayang,’ dan ‘kamu sepenting itu untuk pemilu jujur’.

Dari banner dan sosialisasi yang diadakan, Lolly berharap agar masyarakat lebih peduli dengan suara atau hak pilih mereka. Terutama saat melihat adanya dugaan pelanggaran jelang pemilu yang dilakukan oleh tim kampanye. “Harapan kami, setiap akhir pekan Bawaslu hadir di jalanan, mereka akan semakin terhubung dan tau cara melaporkan saat menemukan dugaan pelanggaran,” katanya.

Pilihan Editor: APDESI Diduga Dukung Prabowo-Gibran, Bawaslu DKI Bertindak

Advertising
Advertising

Berita terkait

Penonton Kahitna di Acara HUT Jakarta ke-497 Membeludak, Dishub DKI Temukan Anak Terpisah dari Orang Tua

10 jam lalu

Penonton Kahitna di Acara HUT Jakarta ke-497 Membeludak, Dishub DKI Temukan Anak Terpisah dari Orang Tua

Dishub DKI menemukan anak yang terpisah dari orang tuanya, imbas penonton Kahitna yang membeludak di Bundaran HI.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Menjelang Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40

13 jam lalu

Serba-serbi Menjelang Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40

Kahitna akan mengadakan konser 2 Tahun Menuju 40 di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 September 2024

Baca Selengkapnya

Truk Sampah Blokir Jalan di CFD Bundaran HI, Pejalan Kaki Terhadang Selama Dua Jam

15 jam lalu

Truk Sampah Blokir Jalan di CFD Bundaran HI, Pejalan Kaki Terhadang Selama Dua Jam

Truk-truk sampah di sekitar lokasi CFD Bundaran HI tersebut memblokir jalan dan membuat ruang gerak semakin sempit karena banyaknya pengunjung.

Baca Selengkapnya

CFD Dimeriahkan Penampilan Grup Musik Kathina, Ribuan Warga Padati Bundaran HI

16 jam lalu

CFD Dimeriahkan Penampilan Grup Musik Kathina, Ribuan Warga Padati Bundaran HI

Pengunjung CFD hari ini mengalami lonjakan signifikan karena ada penampilan Kahitna di panggung Pencanangan HUT Jakarta ke-497.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

3 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya