TEMPO.CO, Jakarta - Laporan soal dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang menjadi berita terpopuler di Top 3 Metro.

Kabar soal dugaan kekerasan seksual ini tak bisa dilepaskan dari rangkaian intimidasi dan ancaman yang diterima Melki Sedek, yang kerap mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terutama setelah putusan MK soal syarat pencalonan wakil presiden.

Informasi soal dugaan kekerasan seksual itu pertama kali beredar di media sosial, dan diunggah oleh akun Adityarizik @BulanPemalu pada Senin, 18 Desember 2023. Cuitan tersebut berbunyi 'KABEM UI 2023 ngelakuin KEKERASAN SEKSUAL?'

Menanggapi cuitan tersebut, Melki mengatakan sampai hari ini dirinya belum mengetahui aturan apa yang ia langgar. Menyikapi kabar tersebut, BEM UI menonaktifkan sebagai ketua. "Tapi memang surat itu adalah surat yang harus BEM UI keluarkan seandainya ada laporan atau dugaan," kata Melki saat dikonfirmasi, Senin, 18 Desember 2023.

Keputusan menonaktifkan Melki Sedek itu termuat dalam Surat Keputusan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor: 1822/SK/WAKILKETUA/BEMUI/XII/2023 tentang penonakfian sementara Melki Sedek Ketua BEM UI periode 2023 tertanggal 18 Desember 2023.

Shifa Anindya Hartono, Wakil Ketua BEM UI membenarkan turunnya SK tersebut, tapi ada ada beberapa hal yang perlu diluruskan. "Jadi ada laporan masuk dan berkas yang dikumpulkan itu sedang diverifikasi," katanya, Selasa, 19 Desember 2023.

Menurut Shifa, saat ini BEM UI masih menginvestigasi dugaan kekerasan seksual dan belum mengambil keputusan apakah Melki Sedek terbukti melakukannya atau tidak. "Hasilnya masih belum bisa ditentukan," katanya.

Kemudian, berita terpopuler kedua adalah tentang tanggapan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal kisruh Kampung Susun Bayam yang dibobol warga Kampung Bayam yang dahulu dijanjikan bisa menempati rumah susun di kompleks Jakarta International Stadium itu.

Heru Budi Hartono mengatakan keputusan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menempuh jalur hukum sudah sangat tepat. Sebab, Pemprov DKI sudah menunaikan kewajiban untuk membayarkan hak warga Kampung Bayam. "Itu diserahkan kepada Jakpro secara hukum," katanya saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 20 Desember 2023.

Berikut rangkuman tiga berita Top 3 Metro:

<!--more-->

1. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang: Kritik Jokowi, Dapat Intimidasi, Dituduh Lakukan Kekerasan Seksual

Sebuah akun di media sosial X dengan nama akun Adityarizik @BulanPemalu melontarkan cuitan yang ditujukan kepada Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Adapun cuitan tersebut berbunyi 'KABEM UI 2023 ngelakuin KEKERASAN SEKSUAL?' dan diunggah pada Senin, 18 Desember 2023.

Pada hari yang sama dengan cuitan itu diunggah, posisi Melki Sedek dinonaktifkan sebagai Ketua BEM UI. Kasus ini juga sudah bergulir di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia atau Satgas PPKS UI.

Melki Sedek Huang dikenal setelah BEM UI mengunggah konten meme bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertubuh tikus. Mereka menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat. Kritik itu merupakan buntut dari pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Selasa, 21 Maret 2023.

Pada Mei 2023, Melki dan BEM UI kembali melontarkan kritik, tetapi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Mereka mempermasalahkan orang nomor satu di Indonesia itu yang dinilai tidak netral dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Terbaru, pada 7 November 2023, ia mengaku mendapat intimidasi setelah setiap kali BEM UI mengadakan acara diskusi. Intimidasi kian gencar ketika BEM UI menggelar aksi setelah Putusan MK tentang gugatan batas usia capres-cawapres, yang membuka peluang Gibran Rakabuming, anak Jokowi, maju di kontestasi capres-cawapres Pemilu 2024.

Kendati begitu, Melki Sedek Huang mengatakan tidak gentar menghadapi ancaman. Dia beranggapan bahwa banyaknya teror menunjukkan dirinya ada di jalur yang benar. “Kalau ancaman sudah hampir setahun sejak awal menjabat sebagai Ketua BEM UI. Tapi menjelang aksi putusan MK semakin banyak,” ujar Melki pada 7 November 2023.

Melki juga pernah beberapa kali ditelepon oleh sosok yang mengaku sebagai pihak keamanan. Namun, ia mengungkapkan tidak ada satu ancaman yang membuatnya takut dan memadamkan semangat perjuangannya. Ia menilai, jika banyak yang mengancam berarti dirinya ada di jalan kebenaran. Ancaman kerap berdatangan kepada Melki hampir satu tahun sejak awal menjadi Ketua BEM UI. Namun, menjelang aksi putusan MK, ancaman kepada Melki semakin banyak.

"’Bisa kamu redam atau kalo ga bisa kamu redam kamu mau saya tangkap’, itu beberapa perkataan dan tidak hanya gerakan mahasiswa, tapi gerakan buruh juga seperti itu," kata Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, menceritakan intimidasi yang pernah diterimanya.

Intimidasi tak hanya dirasakan Melki, tetapi juga orang terdekatnya. Misalnya, ibunya yang tinggal di Pontianak menelepon karena ada aparat yang datang ke rumah untuk bertanya kapan Melki balik ke Pontianak. Orang itu juga menanyakan kebiasaan Melki sehari-hari kepada ibunya. Bahkan, guru SMA-nya pun juga diintimidasi dengan menanyakan kebiasaan Melki sewaktu sekolah.

Pada 25 November 2023 pagi, akun WhatsApp Melki sempat diretas. Hal itu terjadi setelah tiga hari aksinya yang menentang dinasti politik di acara peringatan sumpah pemuda. Melki berujar, dirinya mendapatkan notifikasi percobaan pengambilalihan akun tersebut pada subuh 25 November 2023 pukul 04.28 WIB.

Namun, Melki tidak mau berasumsi bahwa peretasan tersebut berkaitan dengan kritiknya terhadap putusan MK soal batas usia capres-cawapres.

Menurut dia, segala bentuk intimidasi dan pembungkaman tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan harus dilawan. "Jika itu (peretasan WhatsApp) benar berkaitan dengan kritik-kritik kami selama ini, akan ada sikap yang keras dari BEM UI dan akan konsolidasi," ujar Melki Sedek Huang.

Terakhir, Melki diduga melakukan kekerasan seksual. Akibatnya, Melki akhirnya dinonaktifkan sebagai Ketua BEM UI.

Ia menyatakan siap bertanggungjawab seandainya memang ada yang harus dipertanggungjawabkan. "Tapi seandainya ini adalah tuduhan yang salah, saya harap semua pihak mempertangungjawabkan itu," ujarnya, Senin, 18 Desember 2023

<!--more-->

2. Pembobolan Kampung Susun Bayam Dibawa ke Ranah Hukum, Heru Budi: Jangan Ada Pihak yang Komporin

Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah memutuskan membawa masalah pembobolan Kampung Susun Bayam ke ranah hukum. Pembobolan hunian milik Jakpro ini dilakukan oleh eks warga Kampung Bayam dari Kelompok Tani Binaan.

Penjabat (Pj) Gunernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan keputusan untuk menempuh jalur hukum sudah sangat tepat. Sebab, Pemprov DKI sudah menunaikan kewajiban untuk membayarkan hak warga Kampung Bayam. "Itu diserahkan kepada Jakpro secara hukum," katanya saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 20 Desember 2023.

Menurutnya, Pemprov DKI sudah memfasilitasi warga Kampung Bayam dengan tempat tinggal yang layak. Bahkan, pihaknya memberikan opsi ke warga untuk memilih rusun yang ingin ditempati. "Pemda DKI pasti memerhatikan masyarakat, kan sudah diberikan. Waktu itu sudah disampaikan, disuruh pilih mau di mana, milih di Rusunawa Nagrak. Nakgrak kan bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan, berdasarkan rekomendasi Wali Kota Jakarta Utara, ada 35 kepala keluarga (KK) eks warga Kampung Bayam yang masuk kategori warga terprogram. Warga ini telah direlokasi ke Rusun Nagrak setelah gagal menghuni Kampung Susun Bayam yang lokasinya berada di area Stadion JIS.

Namun, belakangan ini, muncul informasi adanya puluhan warga Kampung Bayam dari Kelompok Tani Binaan yang membobol masuk rusun tersebut. Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin pun telah mengonfirmasi pembobolan Kampung Susun Bayam tersebut.

Disebutkan ada puluhan kepala keluarga (KK) warga eks Kampung Bayam yang menghuni unit di lantai dua rumah susun (rusun) itu tanpa mengantongi izin resmi dari Jakpro, sebagai pemilik sekaligus pengelola rusun.

Menindaklanjuti masalah tersebut, Iwan selaku pimpinan perusahaan pelat merah itu pun menggandeng kepolisian untuk membantu berkomunikasi dengan eks warga Kampung Bayam itu. "Iya saat ini kami sedang meminta bantuan dan berkoordinasi dengan pihak berwenang," kata Iwan kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Selasa, 12 Desember 2023.

Menanggapi masalah pembobolan Kampung Susun Bayam ini, Heru Budi meminta agar tidak ada pihak lain yang menjadi provokator. "Jangan ada pihak-pihak yang komporin, kasihan warga. Saya ngikutin detail loh," ucapnya.

<!--more-->

3. Cak Imin Sempat Diprotes Soal Program Bantuan Langsung Bagi Ibu Hamil

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin cerita wacana program bantuan langsung bagi ibu hamil sempat diprotes emak-emak.

"Jadi awalnya ide bantuan ibu hamil diprotes, karena dikhawatirkan kalau ada bantuan langsung untuk ibu hamil dikawatirkan orang akan berduyun-duyun hamil," tutur Cak Imin saat Slepetan Imin di sebuah kafe di Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Depok, Selasa malam, 19 Desember 2023.

Sebelumnya, di berbagai acara dia mempresentasikan program tersebut, termasuk saat bertemu ibu-ibu majelis taklim se-Bekasi pada 18 Desember 2023. Salah satu yang disampaikan Ketua DPD PKB Jawa Barat Syaiful Huda adalah program bantuan pemerintah kepada ibu hamil.

"Itu langsung ibu-ibu, nggak mau, kapok sudah untuk hamil karena sudah ibu-ibu (tua)," ungkap Cak Imin.

Ketua Umum PKB ini mengatakan, pemerintah punya anggaran penangan stunting Rp40 triliun. "Nah anggaran sebesar itu menangani orang yang ketika lahir, atau anak bayi yang baru lahir tidak tertangani secara kebutuhan gizi, lalu tumbuh sebagai anak yang tidak bisa tumbuh sehat dan cerdas itu yang disebut stunting," katanya.

Pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ini menilai anggaran Rp40 triliun daripada terlambat menangani perkembangan anak stunting, lebih baik digunakan sejak usia 0 kehamilan ibu. Lebih baik anggarannya digeser ketimbang digunakan lebih banyak untuk rapat daripada pelaksanaanya.

"Karena itu kita akan kita laksanakan betul sejak 0 kehamilan seorang ibu, terutama yang paling miskin harus mendapatkan perhatian. Ini perintah agama yang disebut sebagai Hifdz al-Nasl, menjaga keturunan itu perintah agama," ujarnya.

Muhaimin Iskandar mengatakan, jika keturunan sehat, nanti generasi ke generasi akan unggul dan bisa bersaing. Namun bila sejak hamil tidak diperhatikan akan memetik generasi stunting yang sangat mengkhawatirkan.

"Karena itu saya sudah hitung itu akan aman anggaran dan hitungan-hitungan kita, taroh lah yang hamil 2 juta, yang Rp5 jutaan per orang hamil dengan menggunakan posyandu, PKK, Kemudian kegiatan-kegiatan desa insha Allah ibu hamil sejak kehamilan dengan usia 0 kehamilan itu akan diperhatikan negara, sehat ibunya sehat anaknya," ucap Cak Imin.

Pilihan Editor: Satgas PPKS UI Mulai Investigasi Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Melki Sedek Huang