TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Metro kemarin membahas tentang proses rekrutmen pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ketika Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI. Salah satu tim asesmen meyakini tidak ada orang dalam atau ordal Anies di BUMD DKI.

Laporan terpopuler berikutnya adalah polisi membongkar praktik aborsi di apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polres Jakut telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Informasi terakhir yang paling banyak dibaca soal anggaran pengadaan 5 juta blangko KTP elektronik (e-KTP). DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran tersebut ditambah menjadi Rp 70,9 miliar yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2024.

Tempo telah merangkum ketiga berita Top Metro tersebut di bawah ini.

1. Ordal Anies
Mantan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy, membenarkan dirinya menjadi salah satu penguji dalam proses rekrutmen pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ketika Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI. Irham menyebut hanya ikut menyeleksi calon pejabat BUMD DKI, tidak sampai pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Jadi kami mengujinya cuma buat BUMD DKI saja, TGUPP tidak ada hubungannya," katanya saat dihubungi, Jumat, 22 Desember 2023.

Nama Irham disebut oleh pendukung Anies, Geisz Chalifa, ketika ditanya tentang dugaan orang dalam atau ordal di TGUPP DKI. Isu ordal mencuat pasca eks juru bicara Anies-Sandiaga Uno, Anggawira, mengatakan orang-orang yang berada di TGUPP dan BUMD DKI ketika Anies menjabat gubernur adalah teman dekat dari capres Koalisi Perubahan itu.

Irham menjelaskan seluruh relawan yang ingin masuk menjadi direksi dan komisaris BUMD DKI harus melewati proses asesmen. Jika lulus, ujarnya, calon akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu uji kelayakan dan kepatutan.

"Metodenya adalah metode behavior interview, wawancara perilaku," ucapnya.

Anies-Sandiaga yang memilih secara langsung lima penguji kelayakan dan kepatutan. Mereka yang terpilih akan diangkat menjadi tim penguji dengan diterbitkannya surat keputusan oleh Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI.

Irham menuturkan tim penguji bakal mempertimbangkan rekam jejak para calon di beberapa kompetensi. Setelah itu, lima penguji akan melakukan penilaian secara akumulatif.

Baca selengkapnya di sini.

Selanjutnya tentang bongkar praktik aborsi di Kelapa Gading

<!--more-->

2. Bongkar praktik aborsi di Kelapa Gading
Polres Metro Jakarta Utara membenarkan pihaknya membongkar praktik aborsi di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi mengamankan lima pelaku usai mendatangi apartemen tersebut.

"Ya, ditangkap," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arief Setyawan saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 23 Desember 2023.

Gidion membenarkan bahwa peristiwa penangkapan itu terjadi pada Kamis lalu. Dia juga menjelaskan peran masing-masing dari kelima tersangka.

Tersangka pertama adalah D, 49 tahun, berperan sebagai eksekutor. Gidion juga menyebut bahwa D tidak memiliki latar pendidikan di bidang kedokteran.

Kemudian, tersangka kedua adalah OIS, 42 tahun, berperan dalam membantu proses aborsi. Dia juga tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis.

Tersangka berikutnya adalah AF, 42 tahun, ibu yang menyuruh anaknya, AFF, 18 tahun, menggugurkan kandungan. Sementara itu, AFF juga ditetapkan sebagai tersangka bersama S, 33 tahun, karena menjadi pasien yang meminta digugurkan kandungannya.

Baca selengkapnya di sini.

Selanjutnya tentang Ibu Kota pindah, DKI butuh 5 juta blangko e-KTP

<!--more-->

3. Ibu Kota pindah, DKI butuh 5 juta blangko e-KTP
DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran blangko KTP elektronik (e-KTP) dan tinta toner ditambah menjadi Rp 70,9 miliar. Nilai ini disampaikan dalam pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2024.

Alokasi tersebut masuk dalam anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI dengan rincian Rp 50,9 miliar untuk pengadaan blangko e-KTP dan Rp 20 miliar tinta toner.

"Pada prinsipnya DPRD setuju ada tambahan biaya cuma formatnya hibah atau belanja modal nanti dibicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri," kata Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin di Gedung DPRD DKI, Jumat, 22 Desember 2023, dilansir dari Antara.

DPRD DKI bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas hasil evaluasi Kemendagri atas Raperda tentang APBD DKI 2024 kemarin. Dalam rapat disepakati RAPBD DKI 2024 sebesar Rp 81,7 Triliun.

Anggaran pengadaan blangko e-KTP dan tinta toner dibutuhkan untuk mempersiapkan urusan administrasi kependudukan warga Jakarta setelah Ibu Kota Negara pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Nama Provinsi Jakarta rencananya diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Menurut Khoirudin, Dinas Dukcapil DKI perlu berkoordinasi dengan Kemendagri sehubungan dengan pengadaan e-KTP baru untuk warga DKJ.

Baca selengkapnya di sini.