KPU Kota Bekasi Memulai Pekerjaan Melipat Surat Suara, Libatkan Warga Lokal

Reporter

Adi Warsono

Selasa, 9 Januari 2024 00:34 WIB

Warga Bekasi saat jadi petugas sortir lipat lembar surat suara Pemilu 2024 di Gudang KPU Kota Bekasi, wilayah Medan Satria, Kota Bekasi, Senin, 8 Januari 2024. Tempo/Adi Warsono

TEMPO.CO, Bekasi - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bekasi mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2024, Senin 8 Januari 2024. Kegiatan itu melibatkan ratusan warga Bekasi dan dilakukan di sebuah gudang, wilayah Medan Satria, Kota Bekasi.

"Hari ini untuk di Kota Bekasi berarti kami akan melipat surat suara sebanyak sembilan juta lembar untuk melayani pemilih sebanyak 1.809.574 (jiwa)," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa kepada wartawan di gudang tersebut.

Ali mengatakan, KPU menargetkan sortir lipat lembar surat suara itu rampung dalam 20 hari. Pada hari ini, sebanyak 380 warga Bekasi dilibatkan untuk jadi petugas sortir lipat. Jumlah itu, lanjut Ali, bakal bertambah hingga maksimal 1.500 orang guna mencapai target sortir lipat selesai dalam 20 hari.

"(Sekitar) 300 (petugas sortir lipat) ini belum cukup ya, tetapi ini kan baru dimulai sehingga terlihat polanya, kecepatannya, dan kemampuannya, nanti berdasarkan evaluasi hari ini kami akan meningkatkan jumlah SDM," ujar Ali.

Ali menambahkan, pengawasan kerja sortir lipat di gudang itu dilakukam secara ketat dengan melibatkan petugas kepolisian. Hingga saat ini, kata dia, belum ditemukan surat suara rusak di Kota Bekasi.

Advertising
Advertising

"Kalau nanti dijumpai ada yang rusak misalnya ada yang sobek atau bolong atau logo KPU tidak tercetak, ataupun mengkerut surat suaranya, ya kami segera melaporkan kepada KPU RI agar dilakukan penggantian," ujar Ali.


Upah dan Target

Pantauan TEMPO di lokasi, Senin 8 Januari 2024, seluruh petugas yang ada bekerja menyortir dan melipat surat suara untuk Pileg DPR RI. Ratusan petugas itu dibagi ke dalam beberapa kelompok di mana satu kelompok berisi sepuluh orang.

Mereka temiliki tugas berbeda karena ada yang menyortir, melipat, hingga menghimpun surat suara ke dalam plastik. "Target kami satu tim ini bisa lipat 5000 lembar per hari. Kami mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore," ujar Ani, 49 tahun, satu di antara petugas yang ada.

Petugas lainnya, Lutfiatul, mengatakan, tiap petugas sortir lipat diberi upah sebesar Rp 450 per lembar surat suara. Jika satu kelompok bisa melipat 5000 lembar dalam satu hari, maka bakal menerima upah Rp 2.250.000. Nilai itu lalu dibagi untuk sepuluh orang, jadi, per orang menerima upah sekitar Rp 200 ribu per harinya.

"Kalau lembar surat suara Pilpres itu Rp 300 per lembar. Kalau DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan DPD RI itu dibayar Rp 450 per lembar," ujar Lutfiatul.

Menurut Ani, mereka memiliki kontrak kerja 25 hari meski KPU menarget seluruh pekerjaan melipat 9 juta lembar surat suara rampung dalam 20 hari. "Alhamdulillah ada job ini, lumayan buat tambah-tambah keuangan," katanya.

Pilihan Editor: Hakim Vonis Bebas Haris-Fatia dalam Perkara Lord Luhut, Jaksa Ajukan Kasasi

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

5 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

7 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

9 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

11 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

16 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

18 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pencurian Modus Pecah Kaca di Bekasi, Uang Biaya Rumah Sakit Rp 450 Juta Amblas

1 hari lalu

Pencurian Modus Pecah Kaca di Bekasi, Uang Biaya Rumah Sakit Rp 450 Juta Amblas

Pencurian modus pecah kaca mobil itu diduga terjadi saat korban dan ayahnya makan di Warung Gabus Pucung di Rawalumbu. Kota Bekasi.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya