Bawaslu Usut Spanduk Anies-Cak Imin di Kampung Susun Akuarium, NasDem: Urusi Dulu CFD

Selasa, 9 Januari 2024 09:42 WIB

Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, merupakan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta, namun dipenuhi Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sabtu, 6 Januari 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino merasa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya menyoroti spanduk pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin), yang dipasang di tempat terlarang. Padahal, menurut dia, banyak juga bendera partai atau baliho paslon yang berjejer di Jakarta dan perlu diawasi.

"Jadi kita ini kalau ingin menegakkan aturan tolong jangan tebang pilih," kata Wibi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2024.

Pernyataan legislator ini menanggapi pemasangan spanduk ajakan untuk memilih Anies-Cak Imin (AMIN) di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pantauan TEMPO, ada spanduk berukuran besar dan kecil bergambar wajah AMIN.

Beberapa tulisan terlihat dalam spanduk tersebut. Salah satunya, "Kami adalah bukti nyata. Pak Anies mencintai rakyat. Dari kami warga Kampung Akuarium untuk Pak Anies."

Warga juga menuliskan kata-kata ajakan untuk memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini, seperti 'Pilih Anies & Muhaimin' dan 'Wakanda no more, Indonesia forever'. Spanduk itu didominasi warna merah, putih, dan biru tua.

Advertising
Advertising

Wibi menyebut banyak alat peraga kampanye (APK) dari partai atau pasangan capres-cawapres lain yang terpasang di area terlarang. Bahkan, dia melanjutkan, ada yang kampanye di fasilitas publik dan jelas melanggar aturan.

Karena itulah, Wibi meminta KPU dan Bawaslu DKI Jakarta untuk bekerja secara ideal. Dia juga menyinggung agar Bawaslu fokus mengusut kasus cawapres Gibran Rakabuming Raka yang bagi-bagi susu saat car free day (CFD) ketimbang spanduk Anies-Cak Imin.

"Udah tau spanduknya paling sedikit. Spanduknya paling sedikit yang besar-besar di mana-mana, dibiarkan," kata politikus Partai NasDem ini. "Urusi dulu CFD deh."

Pilihan Editor: Top 3 Metro: Setelah Haris Azhar Divonis Bebas dari Kasus Lord Luhut, Spanduk Anies di Rusun DKI

Berita terkait

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

26 menit lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

20 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

1 hari lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

2 hari lalu

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya