Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

Reporter

Ricky Juliansyah

Editor

Nurhadi

Kamis, 11 Januari 2024 15:42 WIB

Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan di gedung sekolah lama di Jalan Margonda Km 4,5 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa. Dia pun meminta gedung sekolah di Jalan Margonda itu tetap diselenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) setelah rencana pembangunan masjid batal.

Kata Hendrik, saat ini siswa direlokasi ke SDN Pondok Cina 5 di Gang Pinang dan diubah namanya menjadi SDN Pondok Cina 1, sedangkan gedung sekolah di Margonda yang dirikan 78 tahun silam malah terbengkalai. "Ketika batal (dibangun masjid), harusnya kan dikembalikan seperti semula, jadi sarana pendidikan lagi, bukan malah terbengkalai begitu," kata dia, Kamis, 11 Januari 2024.

Ia menilai relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap siswa SDN Pondok Cina 1 tersebut menjadi simbol keangkuhan penguasa Depok, sehingga rezim ini sudah saatnya berakhir dan pihaknya akan terus berjuang untuk pendidikan. "Mereka tidak membuka dialog (dengan orang tua siswa), bagi kami ini simbol keangkuhan rezim," ujarnya.

Wakil rakyat dari Dapil Pancoran Mas ini menegaskan bahwa SDN Pondok Cina 1 bukan aset milik Pemerintah Kota Depok, tetapi aset daerah dan haknya rakyat, Sebab, aset yang didapat melalui APBD artinya bangunan itu aset milik warga dan pemerintah hanya pengelola. "Pemerintah itu hanya kuasa pengelola dan kuasa pengguna anggaran, pemilik aset sebenarnya itu rakyat, karena uang itu pajak rakyat," terang Hendrik.

Terlebih SDN Pondok Cina 1 sudah berusia 78 tahun dan menjadi saksi sejarah bahwa pendiri negara ini begitu memperhatikan pendidikan untuk membangun kecerdasan bagi generasi penerus. "78 tahun silam Indonesia baru berumur 1 tahun sejak memproklamirkan kemerdekaan, tapi pada saat itu para pendahulu kita berpikir jauh tentang pendidikan, tentang sekolah. Januari 1946 sekolah (SDN Pondok Cina 1) sudah dibangun," katanya.

Advertising
Advertising

Hendrik juga menyinggung pemimpin Kota Depok yang diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut antipendidikan. "Seharusnya gedung sekolah ditambah, sarana prasarana pendidikan diperbaiki, bukan malah sekolah ditutup," ucap Hendrik. "Kita tidak akan tinggal diam, saya akan memanggil pihak terkait atas persoalan ini," imbuh Hendrik yang juga Ketua DPC PDIP Kota Depok tersebut.

RICKY JULIANSYAH

Pilihan Editor: Wali Kota Depok Akan Kaji Ulang Peruntukan Eks Gedung SDN Pondok Cina 1 di Margonda

Berita terkait

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

2 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

3 jam lalu

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo.

Baca Selengkapnya

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

7 jam lalu

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

7 jam lalu

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024

Baca Selengkapnya

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

8 jam lalu

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

10 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

11 jam lalu

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

13 jam lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

15 jam lalu

Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

Enam partai berkoalisi untuk melawan bakal calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang diusung PKS bersama Golkar dan Nasdem.

Baca Selengkapnya

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

1 hari lalu

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya