Polda Sumut Siapkan 8.152 Personel untuk Pengamanan TPS Saat Hari Pencoblosan Pemilu

Reporter

Antara

Jumat, 9 Februari 2024 09:51 WIB

Sejumlah anggota polisi berupaya mencegah kerusuhan antar massa pendukung calon presiden saat simulasi pengamanan Pemilu 2024 di Serang, Banten, Kamis 12 Oktober 2023. Polda Banten menggelar simulasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan personelnya dalam mengamankan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Sumatera Utara akan menurunkan sebanyak 8.152 personel untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan Pemilu 2024 di seluruh wilayah Provinsi Sumut.

"Personel itu akan langsung mengamankan sebanyak 45.875 TPS yang tersebar di wilayah Sumut," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Kamis, 8 Februari 2024 seperti dilansir dari Antara.

Hadi melanjutkan, personel yang ditugaskan di setiap TPS nantinya akan berjaga untuk mengamankan tempat tersebut supaya pemilu berjalan dengan aman dan lancar.

"Selain itu, juga ada perbantuan dari perlindungan masyarakat (Linmas) yang akan diturunkan dalam mengamankan TPS pada hari pemungutan suara sebanyak 102.870 personel," ucapnya.

Untuk kelancaran sampai pemungutan suara, menurut Hadi, Polda Sumut juga menyiapkan dalam pengamanan tahapan sampai pemungutan suara Pemilu 2024 di Sumut sebanyak 12.882 personel.

Advertising
Advertising

Dia menambahkan pihaknya juga menggelar pergeseran pasukan di bawah kendali operasi (BKO) untuk pengamanan TPS dan pengamanan wilayah polres jajaran se Sumut.

"Ada 1.162 personel dari Sabhara dan 1.000 personel dari Brimob yang akan membantu. Serta H-3 nantinya personel akan bergeser Ke TPS masing-masing," kata Hadi.

Dia menambahkan, Polda Sumut telah siap dalam mengamankan proses pemungutan suara untuk mewujudkan Pemilu 2024 aman dan damai.

Sebelumnya, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan mengatakan, sebanyak 15.000 prajurit TNI gabungan AD, AL dan AU mengamankan Pemilu 2024 di wilayah komandonya, yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Pilihan Editor: Rizieq Shihab Beri Pesan ke Kapolri: Ingin Pemilu Damai, Gelarlah Pemilu yang Jujur dan Adil

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

9 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya