Cerita ODGJ di Panti Bina Laras Harapan Sentosa: Senang Bisa Ikut Memilih di Pemilu

Rabu, 14 Februari 2024 17:16 WIB

Pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) (ketiga kiri) mengikuti simulasi Pemilu 2024 di Pondok Rehabilitasi Sosial Zamrud Biru, Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 13 Februari 2024. Simulasi ini untuk memberikan edukasi kepada pasien ODGJ yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan berdasarkan data KPU Kota Bekasi terdapat 1.095 ODGJ yang memilki hak suara pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pesta demokrasi Pemilu 2024 pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2024 beserta calon legislatif lainnya seperti DPR RI, DRPD Provinsi, dan DPD, juga dilakukan pada hari ini, 14 Februari 2024.

Antusias dirasakan oleh seluruh gelombang masyarakat Indonesia, tak terkecuali mereka yang memiliki kebutuhan mental atau biasa disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di pantai sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini, ada dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni 091 dan 092. Para warga ODGJ yang menggunakan hak pilihnya di panti Laras Harapan Sentosa 2 ini seluruhnya adalah wanita.

TEMPO datang dilokasi 15 menit usai pencoblosan di internal panti Bina Laras pada pukul 12.10 WIB. Suasana panti setelah pencoblosan hanya ada tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tiga saksi, dan beberapa anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Salah satu petugas KPPS 091, Ahmad Zarkasih menceritakan lika-liku yang dialami saat para warga ODGJ Bina Laras lakukan pencoblosan. Ahmad beserta 6 petugas KPPS 091 lainnya mengaku sedikit kewalahan karena harus berulang kali memanggil nama, mengarahkan, bahkan ada yang enggan menyoblos. “Drama nya tadi macem-macem, ada yang dipanggil namanya nggak nyaut akhirnya kita yang ingetin karena mereka emang dipakein kartu nama, terus ada nggak mau nyoblos juga,” kata Ahmad kepada TEMPO saat ditemui di panti sosial Bina Laras, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu, 14 Februari 2024.

Tak hanya itu, lanjut Ahmad, saat para warga ODGJ ini sudah berada di dalam bilik untuk lakukan pencoblosan, pihak dari KPPS harus mengingatkan ulang bahwa nantinya kertas tersebut harus dicoblos sesuai dengan aturan yang berlaku. “Pas di biliknya pada lama kertasnya nggak di apa-apain, jadi kita harus ingetin lagi Bu.. itu kertas nya dibuka ya bu terus di coblos,” katanya saat menjelaskan situasi seorang rekannya yang bertugas mengingatkan para warga ODGJ Bina Laras lakukan pencoblosan.

Advertising
Advertising

Lain hal nya cerita di TPS 092, menurut salah satu anggota KPPS yang bertugas mendampingi pada warga ODGJ yang berada di bilik untuk pencoblosan, ada salah satu warga ODGJ yang hendak menusuk tangannya menggunakan jarum. “Jadi tadi ada yang habis selesai coblos semua surat suara, dia juga mau nyoblos tangannya, tangan aku belum di coblos aku mau coblos juga,” ujar salah satu anggota KPPS yang enggan disebut namanya menjelaskan moment lucu saat pencoblosan warga ODGJ Bina Laras.

Syahrul, Ketua Panti Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung mengatakan, seluruh warga binaan yang terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap atau DPT, ada sebanyak 311 orang. Seluruhnya sudah mendapat sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Timur. “Sosialisasi dilakukan 5 kali, terakhir saya minta di hari Kamis biar masih pada ingat gimana tata cara nyoblos nya dan lain-lain,” kata Syahrul kepada TEMPO saat ditemui di ruang kerjannya, Rabu.

Selain itu, tambah Syahrul, sejumlah warga ODGJ ini merasa senang ikut dilibatkan dalam pesta demokrasi ini. "Mereka ada yang bilang terima kasih karena mereka dilibatkan dalam pemilu," ujarnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Jakarta Timur, Taufiq hidayat mengatakan, penertiban yang dilakukan di dua TPS panti sosial Bina Laras 2 ini melalui pendampingan. “Setiap orang dilakukan pendampingan tapi hanya mengarahkan membuka surat suara aja dan tidak ada arahan,” kata Taufiq saat ditemui di lokasi, Rabu.

Pilihan Editor: Prabowo-Gibran Menang di TPS Petamburan Tempat Rizieq Shihab Mencoblos

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

19 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

19 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

2 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

2 hari lalu

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

KPU mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada sedang memasuki tahapan pemutakhiran data dan rencana TPS di lokasi khusus.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

2 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya