TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas (Dewas KPK) telah menggelar sidang tuntutan kasus dugaan pelanggaran etik kepada 90 pegawai KPK, dari total 93 orang yang terlibat pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Sidang diselenggarakan pada Kamis, 15 Februari 2024 di Gedung C1 KPK, Jakarta.

Dewas KPK membagi waktu sidang sesuai dengan berkas perkara yang dipisah. Berkas dibagi menjadi enam kluster dengan total 90 orang pegawai KPK yang hadir. Mereka selanjutnya disebut sebagai para terperiksa.

Dalam pemeriksaan Dewas KPK, Albertina Ho mengungkap, para terperiksa melakukan pungli di tiga Rutan KPK, yakni Rutan Gedung Merah Putih, Rutan KPK Gedung C1, Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Para pegawai kemudian mendapatkan uang bulanan dari koordinator petugas rutan yang mereka sebut lurah.

Jika ditotal dari bukti transfer yang diterima oleh seluruh para terperiksa, total uang bulanan mencapai sekitar Rp 6 miliar dari tahun 2018 hingga 2023. “Bahkan mungkin lebih dari itu,” ucap Albertina di Gedung C1 KPK pada Kamis, 15 Februari 2024.

Berikut rincian nama dan jumlah uang yang mereka terima dari hasil pungli di Rutan KPK:

Kluster I total 12 orang:

1. Deden Rochendi, Rp 425,5 juta
2. Agung Nugroho, Rp 182 juta
3. Hijrial Akbar, Rp 111 juta
4. Candra, Rp 114,1 juta
5. Ahmad Arif, Rp 98,6 juta
6. Ari Teguh Wibowo, Rp 109,1 juta
7. Dri Agung S. Sumadri, Rp 102, 6 juta
8. Andi Mardiansyah, Rp 101,6 juta
9. Eko Wisnu Oktario, Rp 95,6 juta
10. Farhan bin Zabidi, Rp 95,6 juta
11. Burhanudin, Rp 65 juta
12. Muhamad Rhamdan, Rp 95,6 juta

Kluster II total 13 orang:

1. Muhammad Abduh , Rp 85 juta
2. Suharlan, Rp 128,7 juta
3. Gian Javier Fajrin, Rp 97,6 juta
4. Syarifuddin, Rp 95,1 juta
5. Wardoyo, Rp 72,6 juta
6. Gusnur Wahid, Rp 68,5
7. Firdaus Fauzi, Rp 46,5
8. Ismail Chandra Rp 30 juta
9. Ari Rahman Hakim Rp 31 juta
10. Zainuri Rp 8,5 juta
11. Dian Ari Harnanto Rp 4 juta
12. Asep Jamaludin (nilai tidak disebutkan)
13. Rohimah, Rp 29,5 juta
    

Kluster III total 11 orang:

1. Muhammad Ridwan, Rp 160,5 juta
2. Ramadhan Ubaidillah, Rp 154 juta
3. Ricky Rachmawanto, Rp 131,95 juta
4. Tarmedi Iskandar, Rp 100,6 juta
5. Asep Anzar, Rp 99,6 juta
6. Ikhsanudin, Rp 99,6 juta
7. Maranatha, Rp 99,6 juta
8. Eko Tri Sumanto, Rp 37 juta
9. Mahdi Aris, Rp 96.6 juta
10. Muhammad Faeshol Amarudin, Rp96,6 juta
11. Sopyan, Rp 88,6 juta

Kluster IV total 20 orang

1. Dharma Ciptaningtyas, Rp 103,5 juta
2. Asep Saepudin, Rp 102,6 juta
3. Teguh Ariyanto, Rp 96,6 juta
4. Suchaeri, Rp 95,8 juta
5. Natsir, Rp 95,6 juta
6. Moehamad Febri Usmiyanto, Rp 95,55 juta
7. Masruri, Rp 94,6 juta
8. Muhamad Sekhudin, Rp 91,6 juta
9. Adryan Gusti Saputra, Rp 92,1 juta
10. Fandi Achmad, Rp 88,6 juta
11. Nazar, Rp 52 juta
12. Afyudin, Rp 84,1 juta
13. Turitno, Rp 81,6 juta
14. Restu Maulana Malik, Rp 69,95 juta
15. Jepi Asmanto, Rp 68,5 juta
16. Rahmat Kurniawan, Rp 57,1 juta
17. Martua Pandapotan Purba, Rp 63,5 juta
18. Iin Iriyani, Rp 50 juta
19. 19. Kinsun Kase, Rp 16 juta
20. Hairul Ambia, Rp 2 juta

Klaster V total 18 orang:

1. Fika Iskandar, Rp 3 juta
2. Korip, Rp 34 juta
3. Amirulloh, Rp 61,5 juta
4. Ari Kuswanto, Rp 43,5 juta
5. Harun Al Rasyid, Rp 3 juta
6. Andi Prasetyo Pranowo, Rp 20,5 juta
7. Dena Randi, Rp 28 juta
8. Nurdiansya, Rp 30 juta
9. M. Denny Arief Hidayatullah, Rp 22 juta
10. Mochamad Yusup, Rp 2 juta
11. M. Gustomi, Rp 14,5 juta
12. Didik Harmadi, Rp 8 juta
13. Muhamad Yusup, Rp 12 juta
14. Andi Makkasompa, Rp 4 juta
15. M. Fuad, Rp 12 juta
16. Mekel Jaka Prasetia, Rp 9 juta
17. Agung Sugiarto, Rp 4 juta
18. Diantara, Rp 6 juta

Klaster VI total 16 orang:

1. Sutrisno, Rp 6 juta
2. Dedi Darmadi, Rp 1,5 juta
3. Indra, Rp 2 juta
4. Irawan, Rp 1 juta
5. Ujang Supena, Rp 1 juta
6. Agus Afiyanto, Rp 1 juta
7. Bambang Agus Suhardiman, Rp 1 juta
8. Budi Handoko, Rp 1 juta
9. Dede Rahmat, Rp 1 juta
10. Fauzan, Rp 1 juta
11. Handriyan, Rp 1 juta
12. Muhammad Ardian, Rp 1 juta
13. Novian Surya Perdana, Rp 1 juta
14. Subandi, Rp 1 juta
15. Sutriyono Widodo, Rp 1 juta
16. Rizky Andreansyah, Rp 4 juta

Pada kluster dua, Dewas KPK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa nomor 12, Asep Jamaluddin. Dewas menyerahkan kasus tersebut kepada sekretaris jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku di KPK. Sama halnya dalam sidang kluster 5, untuk para terperiksa nomor 3, 5, 6, 8, 9, 11 hingga 16.

Dari data di atas, masing-masing orang mendapatkan jumlah yang berbeda sesuai dengan hasil tugas dan jabatan mereka. Majelis mengatakan pelanggaran itu terjadi selama bertahun-tahun. Setiap petugas menerima uang bulanan dalam kurun waktu yang berbeda. Misalnya, ada yang menerima sejak kasus 2019 sampai 2023, ada pula yang menerima hanya di tahun 2023.

Walaupun kasus terjadi sejak tahun 2018. Namun, pelanggaran itu terjadi berulang hingga 2023. Pada tahun 2018 dan 2019 Dewas KPK yang mengadili para terperiksa, bahkan belum terbentuk. Oleh karena itu, sejumlah 12 orang dari 90 pegawai tidak bisa diadili dan diserahkan ke sekjen. Sedangkan, 78 orang di antaranya dikenai sanksi berat berupa permintaan maaf secara terbuka langsung.

Majelis juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga mereka dapat menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pilihan Editor: Kasus Pungli di Rutan KPK Bermuara ke Satu Orang, Eks ASN Kemenkumham Bernama Hengki