TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Perindo Malaysia, Tohong Hasibuan, mengafirmasi kesaksian Ketua Partai Nasdem, Adnan, soal Panitia Pemilih Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur melobi partai politik untuk menggeser jumlah 50 ribu pemilih ke metode Kotak Suara Keliling atau KSK. Tohong sempat disebut dalam kesaksian Adnan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 14 Maret 2024 soal kisruh Pemilu 2024 di negeri Jiran.

Meski begitu, Tohong enggan menyebut itu sebagai lobi, tapi suatu pandangan partai politik terhadap PPLN. “Terkait penetapan angka sepenuhnya hak mutlak PPLN sebagai penyelenggara,” kata Tohong saat dihubungi pada Selasa malam, 19 Maret 2024.

Tohong sebenarnya juga tak ingin mempersoalkan narasi adanya partai politik telah melobi PPLN atas pergeseran jumlah pemilih dalam metode pemungutan suara. Narasi itu bagi dia justru lucu.

“Seperti pertanyaan mana yang dulu, telur atau ayam,” kata Tohong melalui keterangan tertulis sembari membubuhkan emotikon senyum lebar.

Kendati demikian, Tohong mendukung segala upaya untuk membongkar berbagai praktik kecurangan dalam Pemilu. Dia menyebut kalau kecurangan itu merugikan berbagai pihak, pelakunya harus ditindak.

“Diusut sampai tuntas,”kata dia.

Awal Mula Narasi PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik

Terjadi adu klaim atas cerita awal mula kasak dan kusuk lobi-lobi antara Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN dengan perwakilan partai politik di Kuala Lumpur, Malaysia, soal penambahan dan pengurangan pemilih pada Pemilu 2024. Mereka adalah Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan dan Sekretaris PPLN Kuala Lumpur Hendra Purnama Iskandar. Keduanya menjadi saksi dalam perkara yang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu.

Adnan membantah adanya tuduhan PPLN Kuala Lumpur soal dugaan partai politik melobi untuk menambahkan dan mengurangi jumlah pemilih pada Pemilu 2024 di negeri Jiran. Adnan menyebut justru PPLN yang melobi partai politik.

Rapat pleno dengan agenda penetapan daftar pemilih tetap di Aula Hasanuddin Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia pada 21 Juni 2023 itu berlangsung tidak seperti biasanya. Dalam dua rapat pleno sebelumnya, rapat berlangsung hanya sekitar satu hingga dua jam. Namun, pada rapat pleno dengan agenda menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk Pemilu 2024 di Kuala Lumpur itu berlangsung hampir lima jam.

“Banyak perdebatan soal daftar pemilih,” kata Adnan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Maret 2024. Kesaksian Adnan ini juga disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Maret kemarin, saat dirinya didapuk sebagai saksi.

Adnan bercerita, rapat yang dimulai dari pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari itu terjadi dua kali pending atau break karena pembahasan tentang jumlah pemilih untuk metode Tempat Pemungutan Suara atau TPS, Kotak Suara Keliling atau KSK, dan TPS Pos, belum menemukan jalan terang. Partai politik disebut mempersoalkan metode KSK yang sedikit daripada TPS.

Sekitar pukul 24.00, Ketua PPLN yang juga pemimpin rapat Umar Faruk mengusulkan sidang dipending agar panitia bisa berunding secara internal. Ketika para panitia PPLN meninggalkan lokasi menuju ruang rapat, Sekretaris PPLN Kuala Lumpur Hendra Purnama Iskandar mendatangi Adnan, perwakilan Partai Perindo, dan Partai Golkar yang saat itu masih di aula.

Ketika mendatangi Adnan dan dua perwakilan partai politik lain, Hendra langsung mengusulkan untuk menggeser daftar pemilih dari TPS ke KSK sebanyak 10 ribu. Sebelum usulkan itu keluar, Hendra sempat mengeluh karena rapat pleno sudah hampir lima jam tapi belum ada kesepakatan.

“Supaya ini tidak terlalu panjang. Biasanya pleno hanya 2 jam,” kata Adnan menirukan pernyataan Hendra.

Namun, partai menolak usulan Hendra karena masih terlalu sedikit. Usulan partai politik adalah menggeser 30 hingga 100 ribu pemilih. Namun, akhirnya mereka menyepakati untuk menggeser daftar pemilih sebesar 50 ribu.

“Dia duluan yang mendatangi kami. Partai politik tidak pernah melobi,” kata Adnan. Akhirnya, jumlah pemilih di KSK dari 525 menjadi 67.945.

Adnan menyebut metode KSK harusnya mendapat porsi banyak karena lebih efektif untuk menjaring partisipasi masyarakat daripada TPS. Dia beralasan, kalau metode TPS, pemilih mesti ke tempat pemilihan yang sudah ditentukan oleh panitia, sedangkan metode KSK justru PPLN dan perangkat Pemilu mendatangi para pemilih ke lokasi mereka bekerja atau berkumpul. Toh, partai beralasan dalam Pemilu sebelumnya pemilih yang datang ke TPS maksimal hanya 50 ribu. Sedangkan, dalam rapat itu jumlah pemilij TPS masih sekitar 200 ribu lebih.

“Sayang surat suaranya, jadi bungkus nasi lemak. Partisipasi pemilih yang penting,” kata Adnan.

Keempat orang itu kemudian menyepakati untuk menambahkan komposisi pemilih di KSK sebanyak 50 ribu. Hendra lantas menuju ruangan rapat PPLN untuk menyusul para rekannya, tapi tidak sampai lima menit mereka sudah rampung dan menyepakati adanya penambahan 50 ribu pemilih ke metode KSK.

Secara keseluruhan, rapat pleno itu memutuskan TPS Luar Negeri berjumlah 222.936, KSK 67.945, Pos 156.367, dengan jumlah pemilih di Kuala Lumpur sebanyak 447.258 orang. Walhasil, PPLN mengirimkan berita acara rapat tersebut ke Komisi Pemilihan Umum dengan nomor 009/PP/05.1.BA/078/2023 tertanggal 21 Juni 2024.

Dalam rapat itu juga dihadiri sembilan perwakilan partai politik, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa. Selain partai politik, unsur KBRI juga turut menghadiri perundingan itu, di antaranya perwakilan BIN Luar Negeri Kuala Lumpur Brigjen Hermanto Kurnia Pria dan Atase KBRI Kuala Lumpur Abelian Yodha. Dari unsur Pantarlih ada Jamal. Dan tiga Panwaslu Kuala Lumpur, yaitu Rizky Al Farizie, Haidar Mohalisi, dan Arrazi.

Bantahan Hendra soal PPLN Lobi Partai

Sementara itu, Hendra membantah dirinya melakukan lobi kepada perwakilan partai politik soal penambahan jumlah pemilih metode KSK pada penetapan DPT Kuala Lumpur. Hendra mengaku ia menemui Adnan dan dua partai lain untuk menjembatani komunikasi antara partai politik dan anggota PPLN yang ketika itu mengalami kebuntuan.

Pada saat itu kami berjalan menghampiri Pak Adnan dan Pak Tohong, untuk membangun komunikasi, menjembatani, tidak adanya komunikasi antara PPLN dan teman-teman dari parpol,” kata Hendra saat memberi keterangan lewat telekonferensi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2024, seperti dikutip Antara.

Hendra menyebut ketika itu perwakilan partai politik tidak setuju dengan angka sekitar 270 ribu pemilih yang bakal ditetapkan untuk DPT TPS. Partai menilai jumlah itu terlalu banyak karena berpotensi membuang surat suara.

“Jadi sejak awal itu memang pertemuan PPLN tidak bisa memutuskan bahwa DPT itu bisa disahkan karena dari parpol itu, khususnya disampaikan Pak Adnan, tidak bisa menerima dengan jumlah DPT TPS yang terlalu besar. Yang bersangkutan menginginkan adanya perubahan,” kata Hendra.

ADIL AL HASAN | ANTARA

Pilihan Editor: Tuntut Hukuman Percobaan, Jaksa Singgung Status Mahasiswa S3 Sebagian Anggota PPLN Kuala Lumpur