Soal Kematian Afif Maulana, IPW Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Sumatera Barat

Reporter

Magang KJI

Editor

Febriyan

Sabtu, 6 Juli 2024 11:21 WIB

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-821 merefleksi kematian Afif Maulana (13), bocah 13 tahun yang diduga disiksa oleh polisi di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan ada keterangan Kepolisian yang berubah-ubah dalam kasus kematian Afif Maulana yang diduga tewas karena dianiaya anggota Polri. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Suharyono. Desakan itu muncul setelah Suharyono dianggap tak profesional dalam penanganan kasus kematian anak berusia 13 tahun, Afif Maulana.

Sugeng menanggapi soal pernyataan Suharyono yang menyebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sok suci karena melaporkan pihaknya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Suharyono juga menyatakan institusinya diinjak-injak dengan laporan itu.

"Pak Kapolri harus mengevaluasi Kapolda Sumbar yang merasa dihina," kata Sugeng, Jumat, 6 Juli 2024.

LBH Padang melapor ke Divisi Propam Mabes Polri setelah menilai adanya pelanggaran etik dalam kasus kematian Afif Maulana. Investigasi mereka menemukan indikasi Afif tewas karena dianiaya oleh anggota polisi pada Ahad, 9 Juni 2024.

Hasil investigasi itu berkebalikan dengan pernyataan Polda Sumatera Barat yang menyatakan Afif tewas setelah terjatuh karena melompat dari Jembatan Kuranji, Kota Padang, setelah menghindar dari penangkapan polisi yang tengah berpatroli untuk mencegah aksi tawuran.

Advertising
Advertising

Sugeng menilai pernyataan Suharyono itu sebagai bentuk anti kritik. Menurut dia, pernyataan LBH Padang soal penyebab kematian Afif adalah hal yang lumrah. Dalam penanganan suatu perkara, menurut dia, sangat wajar jika terjadi perdebatan antara polisi dengan pihak yang berperkara. “Ini sepertinya Pak Kapolda Sumbar perlu diberi arahan sama Pak Kapolri terkait dengan Polri terbuka terhadap kritik” ujar Sugeng.

Sugeng menilai sikap Suharyono tersebut tidak sesuai dengan semangat Polri yang baru saja merayakan ulang-tahun ke 78. Dia pun mengutip pernyataan Kapolri dalam acara puncak perayaan HUT Bhayangkara ke-78 yang meminta maaf karena institusinya belum bisa memberikan pelayanan maksimal dan menyatakan terbuka terhadap kritik.

Sugeng juga menilai pernyataan Suharyono sebagai bentuk intimidasi untuk menyerang balik pengkritik. “Tidak ada satu kritik dikatakan sebagai menginjak-injak. Ini adalah intimidasi ya. Ini bisa dikatakan ancaman untuk menyerang balik dengan tuduhan fitnah” ujar Sugeng.

Selain soal pernyataan Suharyono, Polda Sumatera Barat juga mendapatkan sorotan setelah mereka menyatakan akan mencari orang yang memviralkan kasus kematian Afif Maulana. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan.

MAULANI MULIANINGSIH

Berita terkait

Kapolri Sematkan Bintang Bhayangkara Utama ke Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU, Berikut Penjelasan Bintang Bhayangkara

55 menit lalu

Kapolri Sematkan Bintang Bhayangkara Utama ke Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU, Berikut Penjelasan Bintang Bhayangkara

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada Panglima TNI Agus Subiyanto. Apa maknanya?

Baca Selengkapnya

Propam Polda Sumbar Gelar Sidang Etik 17 Polisi Diduga Langgar SOP Saat Amankan Remaja Tawuran

1 hari lalu

Propam Polda Sumbar Gelar Sidang Etik 17 Polisi Diduga Langgar SOP Saat Amankan Remaja Tawuran

Propam Polda Sumbar menggelar sidang etik terhadap 17 polisi anggota Direktorat Samapta yang mengamankan para remaja tawuran.

Baca Selengkapnya

Pembubaran Diskusi di Kemang, Din Syamsuddin Desak Kapolri Buktikan Komitmen Anti-Anarkistis

1 hari lalu

Pembubaran Diskusi di Kemang, Din Syamsuddin Desak Kapolri Buktikan Komitmen Anti-Anarkistis

Din Syamsuddin menuntut Polri juga memeriksa anggotanya yang diduga berpihak terhadap pelaku pembubaran diskusi di Kemang.

Baca Selengkapnya

KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

2 hari lalu

KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

KPK berharap para anggota DPR baru bisa prioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset. Begini penjelasan tentang RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya

Panitia Peringatan Tragedi Kanjuruhan di Universitas Brawijaya Alami Intimidasi

3 hari lalu

Panitia Peringatan Tragedi Kanjuruhan di Universitas Brawijaya Alami Intimidasi

Panitia peringatan Tragedi Kanjuruhan di Universitas Brawijaya mengalami intimidasi dari pihak keamanan kampus.

Baca Selengkapnya

Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, Kapolri Tak Tolerir Aksi Premanisme dari Kelompok Mana Pun

3 hari lalu

Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, Kapolri Tak Tolerir Aksi Premanisme dari Kelompok Mana Pun

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan instruksi kepada jajarannya untuk menindak tegas aksi-aksi premanisme.

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Tersangka Pembubaran Diskusi di Kemang Mengaku Inisiatif Pribadi, Forum Masyarakat Betawi Desak Kapolri Usut Tuntas

4 hari lalu

Top 3 Hukum: Tersangka Pembubaran Diskusi di Kemang Mengaku Inisiatif Pribadi, Forum Masyarakat Betawi Desak Kapolri Usut Tuntas

Pengacara tersangka pembubaran diskusi mengatakan, kliennya tidak ada keterlibatan dengan pihak manapun, termasuk kepolisian.

Baca Selengkapnya

Forum Masyarakat Betawi Desak Kapolri Usut Tuntas Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang

5 hari lalu

Forum Masyarakat Betawi Desak Kapolri Usut Tuntas Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang

Forum Masyarakat Betawi mengecam aksi sekelompok preman yang membubarkan acara diskusi yang digekar Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang.

Baca Selengkapnya

Kasus Afif Maulana, Komnas HAM Minta Informasi ke Polda Sumbar soal Hasil Ekshumasi

5 hari lalu

Kasus Afif Maulana, Komnas HAM Minta Informasi ke Polda Sumbar soal Hasil Ekshumasi

Komnas HAM akan meminta informasi kepada Polda Sumbar dan mempelajari hasil ekshumasi jasad Afif Maulana.

Baca Selengkapnya

Jalani Perpres, Kapolri Sahkan Dua Jabatan Baru yang Diisi Jenderal Bintang Tiga

6 hari lalu

Jalani Perpres, Kapolri Sahkan Dua Jabatan Baru yang Diisi Jenderal Bintang Tiga

Dua jabatan baru yang dikenalkan Kapolri adalah Astamaops dan Astamarena

Baca Selengkapnya