TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono dituntut 4 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu siang. Djoko diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II elevated atau Jalan Tol MBZ tahun 2016-2017.

"Berdasarkan uraian sebelumnya, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menyatakan Djoko Dwijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Jaksa juga menuntut Djoko membayar denda senilai Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan penjara.

Hal memberatkan tuntutan adalah Djoko tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara, hal meringankan tuntutan adalah Djoko bersikap sopan selama persidangan.

Jaksa menyakini Djoko Dwijono melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Djoko Dwijono didakwa merugikan keuangan negara Rp 510 miliar. Meski begitu, jaksa tidak menuntut pengembalian uang negara dalam perkara tersebut. Alasannya, Djoko dinilai tidak menikmati uang korupsi tersebut.

"Karena tidak ditemukan harta benda yang dinikmati dari kerugian negara itu, sehingga terhadap terdakwa tidak dibebankan uang pengganti," kata Jaksa.

Selain Djoko, perkara korupsi jalan tol layang Mohamed bin Zayed ini juga melibatkan ketua panitia lelang JJC, Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008 dan kuasa KSO Bukaka PT KS, Sofiah Balfas, serta Tony Budianto Sihite, selaku team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur. Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah.

Pilihan Editor: KPK Cegah Seorang WNA Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi Lahan DP Nol Rupiah di Rorotan