TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) sepakat dengan rencana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya pada pasal yang mengatur tentang gratifikasi. Koordinator Akademi Anti-Korupsi ICW, Nisa Rizkiah Zonzoa, menyoroti pentingnya memperluas cakupan Pasal 12B UU Tipikor agar tidak hanya mencakup pejabat publik, melainkan juga keluarga dan orang terdekatnya.

Nisa menjelaskan, saat ini tindakan gratifikasi hanya diproses jika dilakukan oleh penyelenggara negara. Menurut dia, pendekatan ini mengabaikan potensi gratifikasi yang melibatkan keluarga atau kroni si pejabat.

“Kita kebanyakan di Indonesia ngeliatnya textbook dan juga kalau undang-undang apa yang ditulis itu merujuknya ke sana saja. Harusnya diperpanjang, harusnya di-mention bahwa jangan hanya pejabat publiknya, tapi keluarga dan kroni-kroninya, orang-orang terdekatnya," ujar dia usai diskusi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2024.

Menurut dia, keluarga atau kerabat dekat pejabat bisa membuka jalan bagi terjadinya konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat berujung pada gratifikasi atau tindak pidana korupsi lainnya.

Nisa kemudian menyinggung penggunaan jet pribadi oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang menurut sebagian masyarakat tidak bermasalah karena Kaesang bukan penyelenggara negara. Namun, Nisa mengingatkan, Kaesang adalah adik Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming dan anak Presiden Joko Widodo sehingga situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Kemudian hari, kalau misalnya orang yang memberikan fasilitas jet itu menuntut sesuatu kepada kakaknya, Gibran, bagaimana? Pada akhirnya betul konflik kepentingan terjadi dengan adanya, di akhir akan jadi korupsi," kata dia.

Menurut Nisa, konflik kepentingan adalah anak tangga pertama untuk mencapai korupsi sehingga harus dihindari.

Pilihan Editor: Top 3 Hukum: Guyon Ketua KPK Singgung Penjual Pisang Nebeng Jet Pribadi, RS Polri Minta Keluarga 7 Mayat di Kali Bekasi Bawa Sikat Gigi