Ditjen HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran dari Manajemen CNN Indonesia Terkait Pemotongan Upah dan PHK Sepihak Pekerja

Sabtu, 5 Oktober 2024 08:00 WIB

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kemenkumham menyampaikan ada dua indikasi pelanggaran dalam dua putusan yang dikeluarkan oleh manajemen CNN Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Pelayanan Komunikasi HAM, Faisol Ali, melalui audiensi yang dilakukan Ditjen HAM dengan Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI), pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman mengatakan pemotongan upah yang dilakukan manajemen CNN tidak dilakukan tanpa kesepakatan para pekerja. Selain itu, kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan manajemen CNN Indonesia juga disebut dilakukan tidak sesuai prosedur.

Taufiqurrohman menyebut SPCI telah mendapatkan respons positif dari Ditjen HAM. Dalam forum audiensi, Direktur Pelayanan Komunikasi HAM Faisol Ali menyampaikan sejumlah poin penting yang disampaikan oleh Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) akan dilakukan kajian lebih mendalam. “Setelah itu, Ditjen HAM akan segera mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang akan ditembuskan kepada para pihak terkait,” kata Taufiqurrohman, Jumat, 4 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum SPCI menyampaikan PHK sepihak tersebut patut dicurigai sebagai upaya pemberangusan serikat pekerja (union busting). “Kebebasan berserikat menjadi hak para pekerja yang diatur undang-undang sehingga pemberangusan serikat pekerja merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia,” ujarnya.

SPCI adalah serikat pekerja CNN Indonesia pertama di Trans News Corpora yang dideklarasikan pada 27 Juli 2024. Pendirian serikat pekerja itu bertujuan melindungi hak-hak dan kesejahteraan karyawan.

Advertising
Advertising

SPCI resmi tercatat sebagai serikat pekerja di Sudinaker Jaksel melalui surat No. e-0224/KT.03.01, perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan No. 949/SP/JS/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024. Pada 28 Agustus 2024, Taufiq telah menyampaikan ke manajemen melalui HRD bahwa SPCI sudah resmi tercatat di Sudinaker Jaksel.

Kemudian pada 29 Agustus 2024, surat pemberitahuan pendirian serikat kepada manajemen CNN Indonesia disampaikan. Namun, pada hari yang sama, sebanyak 9 anggota SPCI mendapat surat pemberitahuan PHK sepihak sekaligus pemanggilan dari HRD.

SPCI lalu menggelar launching pendirian serikat pada 31 Agustus 2024. Pada sore harinya setelah peluncuran, anggota SPCI menerima surat PHK kembali. Jumlah yang di-PHK bertambah menjadi 14 orang.

Saat ini, proses tripartit sedang berjalan. Namun, manajemen CNN Indonesia mengirim uang kompensasi kepada 8 para pekerja yang masih menolak PHK sepihak pada Rabu (2/10/2024). Satu hari setelahnya, Kamis (3/10/2024), para pekerja telah mengirimi surat kepada manajemen CNN Indonesia yang berisi akan mengembalikan uang kompensasi tersebut karena perkara perselisihan masih dalam proses Sudinaker Jaksel.

Pilihan Editor: Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

Berita terkait

Hakim Tolak Nota Keberatan Buruh yang Ungkap Gaji di Bawah UMR dan Lembur Tak Dibayar

2 jam lalu

Hakim Tolak Nota Keberatan Buruh yang Ungkap Gaji di Bawah UMR dan Lembur Tak Dibayar

Majelis hakim menolak sepenuhnya nota keberatan yang diajukan Septia Dwi Pertiwi, mantan buruh PT Hive Five.

Baca Selengkapnya

Tren PHK Berlanjut, Kemnaker Sebut Green Jobs Bisa Jadi Solusi Lapangan Pekerjaan

13 jam lalu

Tren PHK Berlanjut, Kemnaker Sebut Green Jobs Bisa Jadi Solusi Lapangan Pekerjaan

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa green jobs dapat menjadi solusi bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Baca Selengkapnya

Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

19 jam lalu

Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut deflasi yang terjadi berturut-turut selama 5 bulan justru positif. Pengusaha dan ekonom justru cemas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

1 hari lalu

Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menaikkan insentif program JKP, disesuaikan dengan insentif program Kartu Prakerja.

Baca Selengkapnya

Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

2 hari lalu

Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

Kemenko Perekonomian berharap program Kartu Prakerja berlanjut di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Hampir 53.000 Tenaga Kerja Kena PHK, Kemnaker: Terbanyak dari Sektor Manufaktur

3 hari lalu

Hampir 53.000 Tenaga Kerja Kena PHK, Kemnaker: Terbanyak dari Sektor Manufaktur

Dirjen Kemnaker menyatakan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar angka PHK tahun ini dengan total 24.013 tenaga kerja.

Baca Selengkapnya

LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

4 hari lalu

LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim perekonomian bangsa sejauh ini masih berada dalam jalur yang benar.

Baca Selengkapnya

Pengangguran Turun 0,6 Persen, Menaker: Jutaan Orang Masih Belum Terserap Lapangan Kerja

4 hari lalu

Pengangguran Turun 0,6 Persen, Menaker: Jutaan Orang Masih Belum Terserap Lapangan Kerja

Data Sakernas menunjukkan angka pengangguran turun 0,6 persen secara tahunan. Apa kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah?

Baca Selengkapnya

Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

7 hari lalu

Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

Sekitar 9,4 juta kelas menengah rentan jatuh miskin. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan punya solusi dan menunda kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

Ekonomi Semakin Sulit dan Marak PHK, Kelas Menengah Rentan Miskin Makan dari Tabungan

7 hari lalu

Ekonomi Semakin Sulit dan Marak PHK, Kelas Menengah Rentan Miskin Makan dari Tabungan

Kondisi perekonomian yang semakin sulit dan maraknya PHK menyebabkan banyak kelas menengah rentan miskin. Mereka bertahan hidup dari sisa tabungan.

Baca Selengkapnya