TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial mendesak DPR untuk kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim. Desakan ini kembali dimunculkan ditengah-tengah tuntutan kenaikan gaji oleh para hakim.

Hal itu sekaligus respons KY atas desakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) yang menginginkan ada aturan khusus setingkat UU yang mengatur jabatan hakim. Wakil Ketua KY, Siti Nurdjanah mengatakan UU Jabatan Hakim diperlukan untuk memperjelas status hakim.

"Tidak seperti sekarang status-nya abu-abu," ujar Siti Nurdjanah saat menemui SHI di gedung KY, Rabu, 9 Oktober 2024.

Siti mengatakan, UU Jabatan Hakim untuk mengatur status hakim yang saat ini dinilai tidak jelas. Meski hakim termasuk pejabat negera, namun aturannya memakai UU Pegawai Negeri Sipil. Termasuk soal prosedur kenaikan pangkat.

Ia bercerita, KY telah memperjuangkan RUU tersebut sejak 2015. Saat itu sudah ada kajian soal RUU tersebut. Bahkan draf RUU ini sudah masuk ke program legislatif nasional atau prolegnas sejak 2016.

RUU Jabatan Hakim merupakan inisiatif DPR yang dicanangkan sejak tahun 2015. Mahkamah Agung dan KY sudah ikut mengawal, tetapi pembahasan RUU tersebut terhenti karena beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan.

Siti menjelaskan saat itu ada beberapa pasal yang belum mendapat kesepakatan dari Mahakamah Agung. Salah satunya soal batas usia Hakim Agung yang diubah dari semula 70 tahun menjadi 67 tahun. "Jadi ada 3 tahun kepotong," ujar dia.

Anggota KY, Joko Sasmito, kembali menekankan soal komitmen KY dalam mendorong dibahasnya kembali RUU Jabatan Hakim. Ia mengatakan, KY akan kembali berkomunikasi dengan DPR dan presiden terpilih untuk pembahasan RUU Jabatan Hakim.

"Jika UU jabatan Hakim disahkan maka dengan sendirinya kesejahteraan hakim membaik," ujar dia. Nantinya bila UU Jabatan Hakim telah disahkan, sistem pengangkatan hakim yang saat ini diatur dengan UU ASN akan berubah dan mengikuti UU yang baru.

Pilihan Editor: Puluhan Hakim Curhat ke Komisi Yudisial soal Kesejahteraan Mereka, Sampaikan 7 Tuntutan