TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut pertemuan antara Alexander Marwata dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, sudah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lembaga antirasuah itu. Ia meyakini pertemuan tersebut hanyalah membahas soal pencegahan dan pemberatasan korupsi.

Tessa menjelaskan, tujuan Eko Darmanto menemui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK adalah untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Tidak ada alasan bagi Alex untuk menolak pertemuan dengan Eko Darmanto (ED).

“Bahwa laporan yang akan diberikan oleh saudara ED tidak boleh diabaikan, maka Bapak Alexander Marwata bersedia menerima laporan tersebut, kemudian meneruskan laporan tersebut ke Direktorat PLPM,” kata Tessa dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 18 Oktober 2024.

Tessa mengatakan, menerima laporan awal dugaan tindak pidana korupsi merupakan perintah jabatan bagi setiap insan KPK. Karena setiap insan KPK memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“KPK terbuka saran, masukan dan informasi dari masyarakat,” kata Tessa.

Tessa mengatakan, pertemuan itu pun sudah sepengetahuan pimpinan KPK lainnya, serta selama melakukan pertemuan di ruang rapat Gedung Merah Putih KPK itu, Alexander Marwata didampingi oleh dua orang pegawai dari bidang pengaduan masyarakat (Dumas).

“Sikap tersebut tentu sejalan dengan nilai integritas insan KPK. Apakah hal ini yang akan diuji oleh dewan pengawas?,” kata Tessa.

Namun begitu, kata Tessa, KPK tetap menghormati dan berusaha kooperatif dengan proses hukum dan etik yang sedang dijalankan oleh Polda Metro Jaya serta Dewan Pengawas KPK, soal pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto.

“Kami meyakini proses penegakan hukum ataupun etik ini akan dilakukan secara obyektif dan sesuai dengan norma-normanya. KPK juga mengajak masyarakat ikut mengawal dan memantau proses tersebut,” kata Tessa.

Alexander Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Pasal 36 UU KPK imbas pertemuannya dengan Eko Darmanto yang ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi oleh lembaga atirasuah itu. Laporan berupa aduan masyarakat itu teregister dengan nomor LI/171/IV/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tertanggal 5 April 2024.

Tidak hanya itu, Alexander Marwata juga dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK pada 27 September 2024, atas peristiwa yang sama. Dalam laporan itu disebut Alex telah melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas KPK nomor 3 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Pilihan Editor: Kapolri Pastikan Kortas Tipikor akan Bekerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan