TEMPO Interaktif, Depok - DPRD Kota Depok saat ini masih melakukan proses pengecekan terhadap mutasi jabatan yang dilakukan oleh walikota Depok pada Jumat malam lalu (30/10). Pengecekan tersebut meliputi proses mutasi, keseuaian golongan, kepangkatan, dan kelayakan jabatan.

Ketua komisi A DPRD Kota Depok Qurtifa Wijaya mengatakan, pihak dewan telah memanggil walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail terkait dengan proses mutasi yang mendadak pada Jumat lalu (6/11). Dalam pertemuan tertutup tersebut, dewan meminta keterangan terkait tiga hal, yakni proses mutasi yang dilakukan tengah malam, yakni sekitar pukul 22:30 wib, mutasi yang terkesan dilakukan secara terburu-buru, dan tidak adanya pemberitahuan kepada pihak dewan tentang proses mutasi tersebut.

Apalagi tidak lama setelah proses mutasi berlangsung, dewan mendengar dari beberapa pihak bahwa ada kekeliruan dalam proses mutasi. Misalnya saja, beberapa orang yang dari segi kepangkatan belum layak untuk menduduki jabatan dan prosesnya yang terlalu cepat.

“Proses yang berhubungan dengan kepangkatan dan kelayakan ini akan kami cek. Kalau ternyata di lapangan kami menemukan kekeliruan, maka kami akan berikan rekomendasi ke walikota untuk mengoreksi jabatan-jabatan tertentu,” kata Qurtifa kepada Tempo, Minggu (08/11).

Sebelumnya, walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan jika proses mutasi dilakukan dengan cepat karena Sekda, Etty Suryahati akan menunaikan ibadah haji. “Kita lakukan tengah malam karena Bu Etty mau haji,” ujarnya kepada wartawan di acara pisah sambut Kapolres Depok, Minggu (1/11).

Dalam kesempatan tersebut Nur menjelaskan jika beberapa orang yang dilantik akan menduduki posisi camat lima wilayah kecamatan yang baru, akni kecamatan Bojong Sari, Cilodong, Tapos, Cipayung, dan Cinere.

“Sudah ada lima camat dilantik dan minimal satu seksi. Sebagian juga sudah ada sekcamnya, kata dia. Tugas utama dari lima camat yang baru adalah mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan. Mereka dibarikan waktu sampai akhir tahun dan diharapkan pada Januari 2010, lima kemacatan tersebut sudah mampu melayani warga masyarakat.

TIA HAPSARI