TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Selamat Nurdin menilai permintaan menurunkan Djangga Lubis, Direktur Perusahaan Daerah Pasar Jaya dari jabatannya bernuansa politis. Politisi PKS itu juga menganggap usulan mengganti Djangga adalah ide dangkal.
“Kalau setiap ada masalah, pemimpinnya disuruh mundur, ya repot. Bisa-bisa nanti presiden juga sedikit-sedikit diminta ganti. Daripada mengganti pemimpin, lebih baik mengadakan diskusi konsep, peremajaan pasar di Jakarta akan bergerak ke mana,” kata Selamat, saat dihubungi Tempo, Selasa (30/3).
Kemarin, Konsorsium Pusat Studi Pasar Tradisional, mendemo Balai Kota DKI. Mereka menuntut Djangga Lubis mundur. Mereka menuding kinerja Djangga dalam mengelola pasar, buruk. Konsorsium Pusat Studi Pasar Tradisional juga menganggap pemerintah lebih memilih memperbanyak pasar modern ketimbang mengembangkan pasar tradisional. Demo tersebut dilatarbelakangi niat PD Pasar Jaya yang akan merehabilitasi 97 pasar tradisional Jakarta dalam kurun waktu tiga tahun.
Menurut Selamat, sebenarnya pihaknya saat ini sudah dalam upaya yang mengarah pada pemberdayaan pasar tradisional. Komisi B tengah mempelajari model pasar yang nantinya bisa diaplikasikan di Jakarta. “Kami sudah beberapa kali mengadakan diskusi dengan PD Pasar Jaya, kawasan mana yang nantinya tetap mempertahankan pasar tradisional, mana yang tidak,” kata dia.
Komisi B, sambung dia, juga sudah meminta PD Pasar Jaya membuat master plan pengembangan pasar di Jakarta. Nantinya, setelah master plan tersebut siap, PD Pasar Jaya akan mempresentasikannya di hadapan anggota dewan. “Semua berbasis pada kesepakatan (antara Gubernur DKI, DPRD, dan PD Pasar Jaya). Karena PD Pasar Jaya adalah perusahaan daerah, ia tak bisa bergerak sendiri. Harus didampingi gubernur dan DPRD.”
PD Pasar Jaya sendiri diminta Komisi B untuk menyelesaikan master plan pengembangan pasar Jakarta, dalam waktu dua bulan, terhitung awal Maret. “Mungkin awal Mei master plan-nya sudah jadi,” ujar Selamat.
ISMA SAVITRI
“Kalau setiap ada masalah, pemimpinnya disuruh mundur, ya repot. Bisa-bisa nanti presiden juga sedikit-sedikit diminta ganti. Daripada mengganti pemimpin, lebih baik mengadakan diskusi konsep, peremajaan pasar di Jakarta akan bergerak ke mana,” kata Selamat, saat dihubungi Tempo, Selasa (30/3).
Kemarin, Konsorsium Pusat Studi Pasar Tradisional, mendemo Balai Kota DKI. Mereka menuntut Djangga Lubis mundur. Mereka menuding kinerja Djangga dalam mengelola pasar, buruk. Konsorsium Pusat Studi Pasar Tradisional juga menganggap pemerintah lebih memilih memperbanyak pasar modern ketimbang mengembangkan pasar tradisional. Demo tersebut dilatarbelakangi niat PD Pasar Jaya yang akan merehabilitasi 97 pasar tradisional Jakarta dalam kurun waktu tiga tahun.
Menurut Selamat, sebenarnya pihaknya saat ini sudah dalam upaya yang mengarah pada pemberdayaan pasar tradisional. Komisi B tengah mempelajari model pasar yang nantinya bisa diaplikasikan di Jakarta. “Kami sudah beberapa kali mengadakan diskusi dengan PD Pasar Jaya, kawasan mana yang nantinya tetap mempertahankan pasar tradisional, mana yang tidak,” kata dia.
Komisi B, sambung dia, juga sudah meminta PD Pasar Jaya membuat master plan pengembangan pasar di Jakarta. Nantinya, setelah master plan tersebut siap, PD Pasar Jaya akan mempresentasikannya di hadapan anggota dewan. “Semua berbasis pada kesepakatan (antara Gubernur DKI, DPRD, dan PD Pasar Jaya). Karena PD Pasar Jaya adalah perusahaan daerah, ia tak bisa bergerak sendiri. Harus didampingi gubernur dan DPRD.”
PD Pasar Jaya sendiri diminta Komisi B untuk menyelesaikan master plan pengembangan pasar Jakarta, dalam waktu dua bulan, terhitung awal Maret. “Mungkin awal Mei master plan-nya sudah jadi,” ujar Selamat.
ISMA SAVITRI
