Jakarta Selatan Perluas Penanganan RW Kumuh

Reporter

Editor

Rabu, 9 Maret 2011 13:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Jakarta Selatan menambah jumlah RW kumuh yang akan ditangani secara khusus. Jika tahun sebelumnya, Jakarta Selatan menangani 15 RW kumuh, tahun ini pemerintah kota menambah sebelas RW lagi sehinga total RW kumuh yang ditangani berjumlah 26 RW. Sehingga, total jumlah RW kumuh yang ditangai pemerintah kota ini sebanyak 72 RW.

Menurut Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi, penambahan jumlah RW kumuh dalam penanganan itu dilakukan sebagai salah satu upaya mempercepat pengentasan RW kumuh yang total saat ini tercatat sebanyak 72 RW. “Sekarang sasaran kami ada 26 RW, namun masih ada 46 RW yang harus diselesaikan,” kata Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi hari ini.

Sebanyak 26 RW kumuh yang masuk dalam penanganan itu RW 01 Kelurahan Gandaria Selatan, RW 03 Cilandak Timur, RW 02, 03, 06, 11 Gandaria Utara, RW 01 Cipete Utara, RW 02 dan 03 Petogogan, RW 02 dan 08 Kramat Pela, RW 03, 05, dan 06 Tegal Parang, RW 05 dan 09 Menteng Atas, RW 01 Kuningan Timur, RW 07 Gandaria Selatan, RW 05 Ragunan, RW 05 Duren Tiga, RW 05 Tegal Parang, RW 03, 10 dan 11 Pela Mampang dan RW 04 serta 05 Kuningan Barat.

Menurut Syahrul, penanganan khusus yang diberikan kepada 26 RW kumuh itu melibatkan banyak sektor seperti Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan, Suku Dinas Olahraga, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Suku Dinas Pertamanan. Penataan yang dilakukan antara lain penataan fasilitas dan kesehatan. Ia berharap, penanganan khusus yang diberikan kepada RW kumuh bisa membuat Jakarta bebas dari RW kumuh pada 2012.

Sebelumnya, Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan juga memfasilitasi warga RW kumuh untuk memperoleh pekerjaan seperti petugas keamanan, supir atau usaha kecil. Selain itu, menurut Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Suhari, warga RW kumuh tersebut juga ditawarkan untuk bertransmigrasi ke luar pulau. “Kami tawarkan juga transmigrasi ke Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera bagi warga RW kumuh. Mereka mendapat prioritas,” kata Suhari.

ARIE FIRDAUS

Berita terkait

Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

23 Juli 2019

Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

Pemeritah Kota Administrasi Jakarta Barat tengah mengkaji rencana menata lingkungan di daerah pemukiman padat yang masuk kawasan kumuh kota.

Baca Selengkapnya

BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

27 Mei 2019

BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

BPN menyebut kawasan kumuh itu tersebar di enam wilayah DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

30 Januari 2019

Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membuat rencana tata ruang Ibu Kota yang menarik minat swasta, sebagai upaya menghilangkan kawasan kumuh.

Baca Selengkapnya

PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

20 Maret 2018

PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

Pemerintah menilai keberadaan bank tanah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sudah sangat mendesak.

Baca Selengkapnya

2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

10 Oktober 2017

2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

Salah satu target Kementrian PUPR di tahun 2019 ialah mengurangi kawasan kumuh di berbagai kota di Indonesia.

Baca Selengkapnya

PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

5 September 2017

PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

Luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.641 hektar.

Baca Selengkapnya

Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

4 Mei 2017

Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

Surabaya, Tangerang, dan Bandung mendapatkan rating terbaik sebagai kota cerdas.

Baca Selengkapnya

Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

6 Maret 2017

Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

Pemerintah DIY mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk memangkas kawasan pemukiman kumuh di provinsi itu tahun anggaran 2017-2019.

Baca Selengkapnya

Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

10 Februari 2017

Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

Pemerintah menyiapkan dana US$ 762 juta untuk "menyulap" kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata baik.

Baca Selengkapnya

Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

7 Desember 2016

Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

Pemkot Tangerang berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp21,4 miliar untuk menuntaskan persoalan permukiman kumuh pada tahun depan.

Baca Selengkapnya