Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara menerima kewajiban pengembang berupa lahan dari PT Wilhara Prima Realty senilai Rp 1,2 triliun.

Berdasarkan laporan yang diterima Pujiono, aset milik Korpri DKI memang banyak dijual oleh pihak di internal mereka sendiri.

Pemerintah akan menawarkan aset di Jakarta paling cepat tahun depan saat pindah ke ibu kota baru.

Anies Baswedan bakal mengerahkan jajaran pemda untuk bekerja merampungkan berbagai persoalan, termasuk masalah aset.

Warga Kayu Putih, Jakarta Timur menggugat ke pengadilan karena aset DKI yaitu jalan lingkungan ditutup pembeli lahan, anggota DPR dari Partai Hanura.

Ratusan ribu meter persegi aset milik Pemerintah DKI Jakarta hilang dan ribuan lainnya terancam lepas yang diduga dilakukan oleh mafia tanah.

Mafia tanah diduga bermain sehingga lahan DKI seluas 17,9 ha lepas pada periode 2008-2016.

Pemerintah DKI Jakarta kalah di pengadilan pertama, dan telat mengajukan banding yang diduga akibat permainan mafia tanah.

Pelapor mengklaim memiliki tanah seluas 9,26 ha di waduk, Anies Baswedan menjelaskan telah memberi bantuan ke Teguh sejak jadi saksi.

Dari 2.900 bidang lahan milik pemerintah Jakarta, aset yang telah memiliki sertifikat hanya sekitar 1.500 bidang lahan.