TEMPO.CO, Jakarta - Kepastian waktu pelantikan Joko Widodo tinggal menunggu proses administrasi di Kementerian Dalam Negeri. "Setelah dipastikan tidak ada gugatan, pelantikan hanya tinggal persoalan (proses) administrasi," kata Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, kepada Tempo, Rabu, 3 Oktober 2012.
Menurut Donny--sapaan Reydonnyzar--Kementerian Dalam Negeri belum menerima surat usulan pemberhentian Jokowi--sapaan Joko Widodo--. "Sampai tadi pagi jam 10, kami belum terima surat itu, tapi tidak tahu kalau siang atau sore," ujarnya.
Bila Jokowi ingin dilantik sesuai dengan jadwal, yakni 7 Oktober 2012, kata dia, paling lambat dua hari ke depan surat tersebut harus sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri. "Paling lambat surat itu masuk tanggal 5 sehingga bisa langsung diproses untuk diteken oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi," ujarnya.
Bila proses pelantikan tidak berjalan sesuai dengan jadwal, Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkan langkah antisipasi. "Sekiranya proses administrasi itu terhambat sedikit, Mendagri sudah siapkan Plt (pelaksana tugas) dan sifatnya administratif," ujar Donny.
Soal siapa calon yang dimaksud, Donny menolak mengungkap identitasnya. "Sesuai ketentuan di peraturan, dia adalah pejabat yang kompeten, paling cakap, dan layak dengan jenjang perpangkatan tertinggi eselon satu."
Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akan berakhir pada 7 Oktober 2012. Fauzi pun melalui tim suksesnya mengatakan telah berlegawa. Dia tidak mengajukan gugatan sengketa pemilihan gubernur ke Mahkamah Konstitusi.
ANANDA PUTRI
Berita terkait
Pemerintah Siapkan ''Pengganjal'' Jokowi
Jokowi Tidak Akan Ambil Gaji Gubernur DKI?
Survei: Jokowi Calon Gubernur Jawa Tengah Pilihan
Masukan Komunitas Sunda Buat Jokowi
Berita terkait
Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo
1 menit lalu
Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.
Baca SelengkapnyaFakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
56 menit lalu
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
3 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
3 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
3 jam lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan
4 jam lalu
Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.
Baca SelengkapnyaDitunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja
5 jam lalu
Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.
Baca SelengkapnyaJokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis
5 jam lalu
Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.
Baca SelengkapnyaDirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik
6 jam lalu
PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air
Baca SelengkapnyaJokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
7 jam lalu
Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.
Baca Selengkapnya