Retribusi Rusunawa Naik setelah Dikunjungi Jokowi  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Senin, 22 Oktober 2012 20:22 WIB

Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke kawasan kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, pada Kamis pekan lalu, membawa berkah bagi pengelola rusunawa. Pengelola retribusi mengungkapkan, setelah kunjungan Jokowi--sapaan Joko Widodo--justru retribusi sewa penghuni melonjak tajam hingga 200 persen.

Padahal, saat berkunjung ke sana, Jokowi sempat berujar untuk meningkatkan minat terhadap rusunawa Marunda, bila perlu diberi subsidi penuh atau menggratiskan selama periode tertentu.

"Biasanya, Rp 2-5 juta sehari, kemarin, Jumat, sampai Rp 10 juta lebih," ujar anggota Staf Administrasi Rusunawa Marunda, Yosep Sipayung, pada Senin, 22 Oktober 2012. Rupanya, kedatangan orang nomor satu di Jakarta tersebut mampu mengingatkan penghuni kompleks untuk bayar sewa (retribusi) tepat waktu.

Pengelola 700 unit tersebut mengatakan pembayaran sewa tiap unit berselisih sekitar Rp 7 ribu. Lantai dasar, kelompok warga tidak mampu, bersubsidi hanya membayar Rp 150 ribu, lantai V Rp 128 ribu per kamar ukuran 30 meter persegi, sedangkan penghuni non-subsidi harga sewa per kamarnya mencapai Rp 371 ribu untuk lantai satu dan Rp 304 ribu untuk lantai V. "Tidak semuanya bayar tiap bulan, ada yang nunggak juga," kata dia.

Hingga kini, sejak rusunawa dihuni pada 2008, tunggakan sewa dari seluruh penghuni mencapai 410 unit dengan kerugian hingga Rp 3,2 miliar. "Itu total akumulasi tunggakan, kami akan terus berupaya supaya mereka bayar," kata dia.

Asri Hidayat, pengelola lainnya, menambahkan, hingga kini, dari sekitar 26 blok atau sekitar 2.600 unit kamar rusunawa Marunda yang dibangun pemerintah, baru sekitar 700 unit yang dihuni, sedangkan sisanya masih sepi peminat. "Masih banyak yang kosong."

Belum terealisasinya penyerahan pengelolaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat terhadap dua cluster kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan aset tersebut terbengkalai. Akibatnya, banyak fasilitas pendukung rusun raib dicuri. "Mungkin hanya sekitar 20 persen yang masih tersisa di luar bangunan," ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN



Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

3 menit lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

35 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

14 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

15 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya