Gubernur DKI Joko Widodo memberikan keterangan saat mendatangi KPK, di Jakarta, Selasa (27/11). Dalam pertemuan ini Pemprov DKI Jakarta bersama KPK menentukan Zona Intergritas untuk menjadikan jakarta sebagai pilot project provinsi anti korupsi. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui Menteri Keuangan Agus Martowardojo hari ini. Jokowi ingin menawar beban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai gubernur terkait proyek Mass Rapid Transit di Jakarta.
"Saya harus tanya detail karena dalam perjanjian dengan Jepang itu tertulis pertanggungjawaban mutlak di gubernur,” kata Jokowi di Balai Kota. “Jadi, kalau salah sedikit, saya yang tanggung jawab."
Dia mengeluhkan klausul itu. Menurut dia, ada badan usaha milik daerah yang mestinya mengambil peran tanggung jawab. Itu sebabnya Jokowi akan meminta penjelasan dari Menteri Keuangan soal kerja sama yang dijalin pemerintah pusat dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk proyek senilai Rp 15 triliun untuk koridor awal Lebak Bulus-Bundaran HI itu.
"Kalau pertanggungjawaban mutlak, mending saya tidak usah kerja jadi gubernur. Saya awasi saja terus MRT, karena salah sedikit, saya yang pertama kali," kata Jokowi sambil menarik dasinya seperti orang tercekik.
Dia menegaskan ingin negosiasi ulang. Ini termasuk pula ihwal pembagian persentase pengembalian pinjaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Setelah bertemu Menteri Keuangan hari ini, Jokowi mengagendakan pertemuan dengan JICA sebelum akhirnya bertemu lagi dengan PT MRT Jakarta. “Akan kami negosiasikan ulang agar karcisnya juga bisa jadi lebih murah," kata dia sambil menambahkan harapannya harga tiket tak lebih mahal dari tiket commuter line kereta rel listrik yang bervariasi, Rp 8.000-9.000. (Baca lengkap: Koran Tempo, Selasa, 4 Desember 2012)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
