TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian besar duta besar (dubes) dan perwakilan diplomatik negara sahabat mengeluhkan sistem perparkiran di Kota Jakarta yang dinilai semrawut. Selain persoalan parkir, mereka juga mengeluhkan kurang maksimalnya penempatan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Ibu Kota.
Keluhan itu disampaikan oleh para duta besar saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di ruang Florest, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2012.
Gubernur Joko Widodo menyatakan keluhan para duta besar itu bisa dimaklumi. "Di sini kalau parkir memang susah," kata Jokowi. Dia juga menilai rambu-rambu lalu lintas di Jakarta masih belum komplet. "Mereka juga mengeluhkan masalah perizinan mendirikan bangunan yang sulit."
Jokowi menilai pertemuan dengan duta besar itu cukup penting untuk Jakarta. Karena itu, dia mengusulkan agar pertemuan serupa diagendakan secara rutin. Paling tidak, dalam setahun akan ada tiga kali pertemuan. "Ini silaturahmi awal kami. Saya inginkan ada pertemuan serupa setahun tiga kali," ujar Jokowi.
Untuk perizinan mendirikan bangunan, Jokowi memastikan bahwa izin mendirikan bangunan ataupun renovasi bangunan untuk kepentingan diplomat negara sahabat memang tidak mudah. "Kalau renovasi agak susah karena menyangkut nilai sejarah bangunan itu," katanya.
Alice Mageza, Duta Besar Zimbabwe untuk Indonesia, yang bertindak sebagai koordinator para dubes, menyambut baik gagasan Gubernur Jokowi untuk menuntaskan setiap persoalan umum di Jakarta. "Kami menilai pertemuan ini sangat baik untuk saling mendengarkan persoalan, dan kami akan men-support serta akan membantu menjalankan kebijakan Gubernur," kata Alice.
Tidak kurang dari 94 dubes dan perwakilan diplomatik negara sahabat ikut dalam pertemuan itu. Sebelum acara dimulai, Jokowi terlihat berkeliling untuk menyalami duta besar yang hadir satu per satu. Wartawan juga diberikan kesempatan untuk memotret acara tersebut sebelum dipersilakan menunggu di luar ruang pertemuan.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita Terpopuler:
Bupati Garut Aceng: Saya Masih Sayang Fany
3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora
SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut
Jokowi: Mending Saya Tidak Jadi Gubernur
Janda Bupati Garut Sebenarnya ''Ogah'' Lapor ke Polisi
Berita terkait
Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo
7 jam lalu
Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.
Baca SelengkapnyaTerkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan
8 jam lalu
Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.
Baca SelengkapnyaCerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat
8 jam lalu
Zulhas menyebut hubungan Jokowi dan Prabowo kini makin dekat dan harmonis.
Baca SelengkapnyaCerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai
9 jam lalu
Zulhas membawa rombongan pengurus partainya bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat, 10 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi
10 jam lalu
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaZulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi
10 jam lalu
Ketum PAN Zulkifli Hasan akan menemui Presiden Jokowi bersama perwakilan DPW PAN dari seluruh provins
Baca SelengkapnyaIM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK
13 jam lalu
Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia
17 jam lalu
TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.
Baca SelengkapnyaTPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa
1 hari lalu
Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
1 hari lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya