TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2013 (KUAPPAS) disetujui DPRD, kini dirinya konsentrasi untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013.
"(KUAPPAS) sudah rampung Jumat, sekarang masuk ke RAPBD," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Desember 2012. Menurut Jokowi, pekan ini akan ada nota penjelasan dari pihak eksekutif ke legislatif terkait RAPBD 2013. "Segera setelah DPRD reses," kata dia.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Pandjaitan, kata dia, masih terus menggodok anggaran daerah.
Menurut Jokowi, molornya pembahasan KUAPPAS selama ini adalah dinamika biasa. "Saya sudah tujuh tahun ngurus-ngurus kayak gini," ujar dia. Ia menargetkan APBD 2013 DKI Jakarta akan segera diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri pada 28 Desember 2012.
KUAPPAS 2013 akhirnya ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan pada Jumat lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan hal ini seusai menghadiri Rapat Kerja Daerah DPD Gerindra, Sabtu, 8 Desember 2012, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan. "Sudah ditandatangani tadi malam, salah paham aja kemarin," ujarnya.
Basuki mengatakan, ia mendapatkan laporannya agak malam. "Laporan resminya kayaknya sudah ke Pak Gubernur," ujarnya. Pria yang kerap disapa Ahok ini menjelaskan, ia mendapatkan laporannya dari Ketua DPRD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani pada Jumat, 7 Desember 2012, sekitar pukul 21.38 WIB.
"Lapor Pak, KUAPPAS sudah ditandatangani DPRD, gitu laporannya," ujar Ahok sambil membacakan isi pesan pendek di telepon genggamnya. Menurut Basuki, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 yang dimulai pada Kamis, 13 Desember 2012.
Saat ini, DPRD sedang memasuki masa reses. "Diharapkan tanggal 20 (Desember) sudah bisa ketok palu, tanggal 28 (Desember) kami serahkan ke Mendagri," kata Ahok.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo
6 jam lalu
Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.
Baca SelengkapnyaTerkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan
7 jam lalu
Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.
Baca SelengkapnyaCerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat
7 jam lalu
Zulhas menyebut hubungan Jokowi dan Prabowo kini makin dekat dan harmonis.
Baca SelengkapnyaCerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai
8 jam lalu
Zulhas membawa rombongan pengurus partainya bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat, 10 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi
9 jam lalu
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaZulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi
10 jam lalu
Ketum PAN Zulkifli Hasan akan menemui Presiden Jokowi bersama perwakilan DPW PAN dari seluruh provins
Baca SelengkapnyaIM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK
12 jam lalu
Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia
16 jam lalu
TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.
Baca SelengkapnyaTPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa
1 hari lalu
Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
1 hari lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya