Pedagang Pasar Blok A, Cipete, Jakarta Selatan, membentangkan poster berisi penolakan rencana pembangunan Elevated MRT (MRT layang) di kawasan tersebut, Rabu (12/12). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan telah meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menemui Menteri Perhubungan untuk membahas proyek mass rapid transit (MRT). Rekomendasi tersebut untuk mendiskusikan wajar-tidaknya besaran biaya proyek pembangunan MRT.
"Kalau mau ada perubahan, saya usulkan ke Gubernur untuk bertemu Menhub guna membahas project cost-nya, wajar atau enggak," kata Agus saat ditemui di Grandballroom Hotel Kempinsky, Rabu, 12 Desember 2012.
Agus mengatakan, berapa pun besar dana, siapa pun yang menanggung, baik pemerintah pusat ataupun daerah, akan berujung pada beban bagi masyarakat. "Saya sepakat bahwa harga tiket terlalu mahal, tapi juga tidak bisa hanya diputuskan serta merta berapa yang ditanggung pusat, berapa yang ditanggung daerah," ujarnya.
Mengenai porsi pendanaan proyek, Agus mengatakan, telah diatur pada 2005 silam. Sekarang ini yang paling berpeluang diubah adalah harga proyeknya. "Saya setuju perlu dilihat apakah biaya proyeknya wajar atau tidak, karena ke depan akan ditanggung oleh masyarakat," ujarnya.
Agus melanjutkan, Gubernur Jokowi harus bertemu juga dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Terutama diskusi dengan Menhub untuk melihat proyek itu kalau (dibangun) sebagian di atas tanah, lalu sebagian lagi di bawah tanah dengan harga segitu cocok tidak," ujarnya.
Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa menjadwalkan pertemuan dengan Jokowi pekan ini. Hatta mengatakan pertemuan akan membahas permintaan subsidi proyek MRT oleh Jokowi.
Hatta menyatakan pembangunan MRT memang sangat diperlukan. Namun, struktur pembayaran pinjaman dari JICA memberatkan Pemda DKI Jakarta. Porsi beban pinjaman yang diputuskan sejak 2005 yakni 58 persen ditanggung Pemda DKI Jakarta dan 42 persen ditanggung pemerintah pusat.
