Gorong-gorong, Jokowi Perlu Hitung Penurunan Tanah

Reporter

Minggu, 30 Desember 2012 15:55 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau Kali Ciliwung ketika berlangsungnya Festival Ciliwung di Pasar Baru, Jakarta Pusat, (30/12). ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat geologi sekaligus Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Rovicky Dwi Putrohari, menilai bahwa pembangunan Terowongan Bawah Tanah Multi Guna yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bukanlah ide yang mudah direalisasikan.

"Kalau ditanya apakah bisa direalisasikan atau tidak, tentu bisa. Namun, itu bukan proyek yang mudah direalisasikan dari sudut pandang geologi," ujar Rovicky saat berbincang dengan Tempo, Ahad, 30 Desember 2012.

Sebagaimana diketahui, Jokowi mengatakan akan membangun Terowongan Multi Guna alias Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT). Rencananya, terowongan yang juga akan berfungsi sebagai gorong-gorong raksasa itu akan membentang dari Jalan MT Haryono sampai Pluit.

Rovicky mengatakan, hal yang membuat proyek ini akan susah direalisasikan adalah faktor lokasi yang menuju Pluit. Pluit, kata Rovicky, memiliki struktur tanah yang lunak akibat berdekatan dengan laut. Struktur tanah yang lunak pada dasarnya tak cukup kuat untuk dijadikan lokasi pembangunan berskala besar.

"Kalau mengarah ke Pluit, ketahanan struktur tanahnya yang perlu menjadi perhatian. Tanah lunak rentan terus menurun. Itu bisa berpengaruh kepada bangunan, baik yang ada di atasnya maupun di bawahnya," ujar Rovicky.

Selain karena struktur tanah yang lunak, Rovicky menambahkan bahwa alasan lain proyek MPDT sulit direalisasikan di Pluit yaitu karena daerah tersebut padat bangunan (baca: wilayah industri).

Banyaknya bangunan di atas tanah lunak, kata Rovicky, akan mempercepat proses penurunan tanah. Apabila MPDT dibangun di bawah tanah yang dipadati proyek pembangunan, MPDT berpotensi menghadapi penurunan tanah yang lebih cepat daripada biasanya. Hal ini bisa berujung pada rusaknya konstruksi MPDT.

Rovicky mengingatkan kembali, meskipun proyek ini susah direalisasikan, bukan berarti tak bisa dilakukan. Rovicky mengatakan, selama Jokowi melakukan dua hal berikut, seharusnya proyek MPDT bisa terealisasi.

Hal pertama adalah menekan pembangunan di atas tanah yang bagian bawahnya menjadi lokasi MPDT. Dengan begitu, potensi penurunan tanah dalam waktu cepat bisa diminimalkan.

Hal kedua adalah melakukan betonisasi terhadap kontruksi MPDT. Tentunya, dalam volume yang lebih besar dibandingkan dengan terowongan pada umumnya, karena harus berhadapan dengan potensi penurunan tanah.

"Tak heran apabila proyek ini nilainya mahal, perlu usaha ekstra untuk membangunnya. Ini proyek yang proses membuat lorongnya cepat karena tanahnya lunak, tapi di satu sisi juga susah membuat lorong itu kuat," Rovicky menegaskan. (Lihat foto-foto Jokowi masuk gorong-gorong)

ISTMAN MP

Berita terkait

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

19 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

22 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya