TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui keterlambatan dalam pengesahan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2013 salah satunya disebabkan perombakan total pada semua program pembangunan.
"Gimana nggak telat. Wong dilantik baru 15 Oktober 2012. Ha ha ha. Kalau nggak mau telat ya nggak usah dirombak. Tetapi memang kemarin kami rombak total," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 4 Januari 2014.
Akibat perombakan itu, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang semestinya sudah disepakati pada pertengahan tahun --sekitar Juni-Juli-- jadi molor hingga November 2012. Karena itu, pembahasan dan pengesahan APBD pun menjadi terlambat.
Jokowi mengaku kini telah berkomunikasi secara intensif dengan DPRD DKI agar pembahasan APBD 2013 dapat dipercepat. Dia pun memperkirakan pengesahan APBD bisa dilakukan pada akhir Januari 2013.
Jokowi menyangkal jika keterlambatan pengesahan APBD karena ada ganjalan dari DPRD. Menurutnya, saat ini yang terjadi adalah presentasi penjelasan program dari pemerintah daerah ke dewan.
"Ya biasa toh ada sebuah program yang dikoreksi minta diperjelas, diperbaiki. Saya kira tidak ada masalah, nggak ada ganjal mengganjal. Menurut saya ini sangat lancar, sangat baik," kata Jokowi.
