TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberi isyarat untuk meneruskan proyek enam ruas tol dalam Kota Jakarta. Namun, dia menginginkan agar tol itu bisa diprioritaskan untuk transportasi umum.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta, Sarwo Handayani, mengatakan prioritas ruas tol untuk transportasi umum kemungkinan besar dapat dilakukan. "Saya rasa memungkinkan karena koridornya banyak. Tidak hanya satu," ujar Yani di Balai Kota Jakarta, Kamis, 10 Januari 2013.
Dia mencontohkan bus Transjakarta. Jika angkutan umum seperti Transjakarta dapat masuk, setidaknya biaya masuk tol untuk Transjakarta dapat ditiadakan. Apalagi jumlah busnya tidak terlalu banyak. "Ini harus dibicarakan lagi ke operator tolnya. Tetapi kalau dibebasin sepertinya enggak masalah. Anggap saja untuk moral obligation ke masyarakat," kata dia.
Enam ruas tol dalam kota Jakarta akan memakan biaya sekitar Rp 41,2 triliun. Enam ruas itu antara lain pada tahap pertama Seksi Semanan-Sunter 17,88 kilometer dan Sunter-Bekasi Raya 11 kilometer, tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu 11,38 kilometer dan Kemayoran-Kampung Melayu 9,65 kilometer, dan tahap ketiga yaitu Ulujami-Tanah Abang 8,27 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,56 kilometer.
Proyek ini pun dijalankan oleh pemegang konsesi PT Jakarta Toll Development. Perusahaan itu merupakan konsorsium dari tiga BUMD Jakarta. Ketiga konsorsium itu adalah PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya, dan PT Jaya Ancol.
Direktur Utama PT Jakarta Toll, Frans Sunito, belum dapat memastikan apakah ruas tol dapat dilalui transportasi umum seperti bus Transjakarta dan kemudian menggratiskannya. Namun, dalam desain tol yang seluruhnya merupakan jalan layang itu, telah dirancang fasilitas yang khusus sebagai angkutan umum. "Nantinya ada bus khusus yang sifatnya Transit Oriented Development," kata Frans.
Karena seluruhnya jalan layang, kata Frans, tempat pemberhentian bus khusus itu nantinya berada di tempat yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Jakarta. Karena perusahaan tidak dapat membuat banyak tempat pemberhantian di tol yang jarak keluar masuknya rata-rata 7 kilometer.
Meski seperti itu, hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan dinas terkait. Karena pembangunan tidak boleh bertentangan dengan sistem transportasi di Jakarta. "Kami bakal konsultasi dengan Dinas Perhubungan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi menyatakan tidak akan membangun jalan tol yang tidak pro-transportasi massal. Dia pun takut penambahan jalan tol hanya akan meningkatkan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta.
SUTJI DECILYA
