TEMPO.CO, Jakarta -
Usai dilantik menjadi Gubernur Jakarta, Joko Widodo mengaku tidak punya budaya 100 hari. Ia berpendapat semua harus cepat. Selama lima puluh hari memangku jabatan di Jakarta Jokowi seperti ingin membuktikan omongannya pada masa kampanye. "Tidak akan membangun di kawasan Sudirman dan Thamrin. "Kami membangun, tapi dari kampung," kata Jokowi. Hasilnya dari sekian yang sudah dicapai Jokowi, kalangan pengusaha dan kelompok menengah ke atas di Jakarta belum tergarap oleh Jokowi.
SENJATA SATPOL PP DIPRETELI, HARI KE 17
Citra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tidak memberikan ketentraman di masyarakat menjadi sorotan Jokowi.
Saat memberikan pengarahan pada apel Satpol PP, Jokowi meminta Satpol PP menghilangkan kekerasan. Kekerasan Satpol
PP cerminan pemda,"Kalau Satpol PP-nya suka nggebuki di mana-mana, bak buk bak buk, berarti pemerintah daerahnya juga
sama. Pasti hobinya bak buk bak buk," kata Jokowi (1/11/2012). Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Effendi Anas langsung berjanji mengikuti perintah Jokowi. “Saya menjalankan kebijakan Pak Gubernur. Alatnya disimpan, karena itu aset, tapi di seragam sudah tidak ada senjata," katanya.
PENGELOLAAN ANGGARAN PEMDA, HARI KE 24
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang banyak bertugas di dalam kantor menjuluki dirinya "Polisi Jahat Gubernur". Salah
satu buktinya pada rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum ia mempertanyakan anggaran pembangunan Pos Polisi Pluit yang sampai 1 miliar. Itu hanya satu bukti tangan keras Wagub berhemat anggaran. Ahok berpendapat setiap anggaran harus siap dipotong 25 persen. Hasilnya cukup lumayan. Anggaran listrik dihemat Rp 10 miliar. Sementara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pendidikan menurut Ahok sudah bisa dihemat sampai Rp 1 triliun lebih. Ahok juga meminta pimpinan dinas merancang anggaran yang benar jangan seenaknya. “Jangan buang jarum di Monas. Kalau ketahuan, gue pungut, lu bakal repot,” katanya. (25/11/2012)
KARTU SEHAT JAKARTA, HARI KE 26
Gubernur Joko Widodo bisa merealisasikan salah satu janji kampanye. Secara simbolis sang Gubernur membagikan di Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara pada 10/11/2012. Pada tahap pertama sebanyak 3000 kartu langsung dibagikan di semua wilayah Jakarta. Jokowi menyatakan kartu sehat akan membuat masyarakat tenteram. "Semoga dengan kartu ini, warga Jakarta sehat dan tenteram semuanya," ujar Gubernur. FAsilitas yang dapat dinikmati warga Jakarta berupa layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas di DKI Jakarta. Termasuk perawatan di kelas III 88 rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta.
UPAH BURUH DINAIKAN, HARI KE 36
1. Salah satu putusan Jokowi pada usia dini kepemimpinannya adalah menaikan upah buruh sebesar Rp 2,2 juta atau naik 33 persen. Jokowi berharap putusan itu solusi terbaik bagi kalangan buruh dan pengusaha. "Terlalu atas atau bawah tidak mungkin, jadi tengahnya saja biar win-win solution," kata Jokowi (20/11/2012). Mantan Walikota Solo pun dapat merasa di dukung presiden. Ketika memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati dan wali kota, presiden seperti mendukung kenaikan upah buruh. "Era buruh murah dan tidak mendapat keadilan sudah usai, buruh harus menjaga disiplin dan produktivitasnya," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Agung, Grand Sahid Jumat, 30 November 2012.
MOGOK ANGKUTAN UMUM, HARI KE 36
2. Supir angkutan umum tidak mau ketingggal meminta perhatian Gubernur Jokowi. Mogok yang berlangsung hingga pagi pada 20 November cukup diperhatikan Jokowi. Ketika ratusan supir berunjuk rasa di depan Balaikota meminta dihapuskannya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 soal Retribusi Daerah, Jokowi menghampiri pendemo. Ia langsung menyetujui pencabutan Perda tersebut. "Saya siap mencabut Perda soal retribusi tersebut," kata Jokowi. Walaupun masih menunggu rekomendasi DPRD namun janji Jokowi bisa mengahiri mogok sopir.
PENATAAN KAMPUNG, HARI KE 38
Gubernur Joko Widodo mulai memarkan desain penataan kampung kumuh di Jakarta. Kampung kumuh tersebar di 360 titik, ditargetkan 100 kampung diperbaiki pada tahun 2013. Menurutnya nantinya Jakarta seperti 1000 kampung yang terkelola baik. "Jangan seperti Singapura yang sekarang menyesal karena semua sudah dijadikan tower," ujar dia. Nantinya setiap kampung mempunyai karakter sesuai daerahnya.
Seperti Bukit Duri di sisi rel kereta menjadi kampung stasiun. Setiap kampung mencakup dua RW dengan jumlah hunian mencapai 300 unit dengan ruang terbuka hijau dan drainase. Alokasi penataan sebesar Rp 30-50 miliar, namun menurut Jokowi, "Tapi nanti tergantung DPRD."
BANJIR JAKARTA, HARI KE 39
Mungkin inilah salah satu yang membuat Jokowi merasakan sulitnya mengelola ibu kota. Dari catatan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta ada 2.700 keluarga di 17 kelurahan terendam banjir. Jokowi merasa belum sempat menjalankan programnya seperti pengerukan sungai, relokasi warga dan normalisasi kali Pesangrahan dan disalip banjir. "Memang baru proses pengerjaan. Sudah dikeruk api keduluan sama banjir," kata Jokowi (23/11/2012).
KARTU JAKARTA PINTAR, HARI KE 47
Kali ini Gubernur Joko Widodo mengunjungi SMA Yappenda, Jakarta Utara, dan SMA Santo Paskalis, Jakarta Pusat membagikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebanyak 3.013 kartu disebar pada tahap awal bagi siswa kurang mampu (1/11/2012). Kartu KJP berbeda dengan dengan Dana BOS, KJP membantu siswa untuk kebutuhan logistik seperti membeli buku, membayar angkutan umum, dan membeli sepatu. Nantinya siswa akan mendapat Rp 240 ribu setiap bulannya. Menurut Wakil Gubernur Basuki, KJP di bagikan untuk memberikan siswa tidak mampu terus bersekolah. "Ini kan untuk pencegahan putus sekolah dulu," katanya Wagus yang biasa dipanggil Ahok. (29/11/2012)
ANGKUTAN UMUM DAN KEMACETAN, HARI KE 50
Mass Rapid Transportation (MRT)
Empat pertemuan Jokowi dengan pihak PT MRT belum juga menyetujui. Jokowi mau merestui MRT bila tarif yang dibebankan ke penumpang dikurangi. Jokowi akan meminta beban pembiayaan 42 persen yang dibebankan kepada Pemda dikurangi. “Paling tidak, saya akan minta pemerintah pusat menanggung 70 persen agar beban kami tidak terlalu berat,” katanya. Bila jumlah 70 persen disetujui, harga tiket bisa lebih murah dari Rp 15 ribu. Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum memberikan lampu hijau permintaan Jokowi.
Ruas Tol Dalam Kota
Rencana enam ruas tol dalam kota juga urung disetujui Jokowi. Menurutnya proyek warisan itu masih mengganjal karena tidak menunjang pembangunan tranportasi masal. Proyek jalan tol itu, Jokowi harus berhadapan dengan desakan Kementerian Pekerjaan Umum. Jokowi hanya setuju bila salah satu ruas dipakai untuk busway. "Kalau untuk elevated bus (bus melayang), iya. Tetapi kalau untuk mobil pribadi,
tidak," ujar Jokowi.
Evan/PDAT/Sumber Diolah Tempo
