Perbandingan Deep Tunnel Jakarta dengan Negara Lain  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 14 Januari 2013 06:02 WIB

Ilustrasi terowongan pengendali banjir, SMART Tunnel, yang dapat dijadikan jalur lalulintas dan saluran air. pinoydigest.com

TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti sekaligus penggagas Multi-Purpose Deep Tunnel (MPDT), Firdaus Ali menyebut konsep gorong-gorong yang akan diterapkan di Jakarta adalah terobosan. “Ini yang MPDT pertama di dunia yang punya lima fungsi. Kita menerapkan ini berarti lompatan 100 langkah ke depan dibanding negara-negara lain,” ujar Firdaus, Ahad 13 Januari 2013.

Konsep MPDT Jakarta mengadopsi terowongan dari lima negara yaitu Amerika Serikat, Hongkong, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Rata-rata di negara-negara itu terowongan bawah tanah hanya satu fungsi. Di Amerika Serikat, Firdaus merujuk pada terowongan yang dibuat di Boston, Massachusets untuk tol bawah tanah. Lalu di Chicago, Illinois untuk kendali banjir; dan Milwaukee, Wisconsin terowongan untuk pengendali limbah.

Di Hongkong dan Singapura, terowongan juga berfungsi sebagai pengendali limbah saja. Pun di Tokyo, Jepang, terowongan bawah tanah berfungsi tunggal untuk pengendali banjir. “Hanya di Malaysia fungsinya dua, untuk jalan tol sekaligus pengendali banjir.”

Layaknya mengumpulkan potongan puzzle, Firdaus merangkai konsep terowongan-terowongan itu menjadi satu. Dia menjelaskan, depp tunnel yang bakal dibangun nanti memborong lima fungsi sekaligus: mengatasi kemacetan, banjir, limbah, menyuplai air baku, dan saluran pipa utilitas (ulitity pipe) untuk serat optik maupun kabel listrik. Inilah hasil kajian dia nyaris sepanjang karir akademiknya, 1992 hingga sekarang.

Negara-negara luar tidak bisa memiliki deep tunnel seperti Jakarta. Karena, mereka tidak punya lima masalah pelik yang harus diatasi sekaligus seperti kota ini. "Mereka buat di sana untuk apa? mereka tidak punya lima masalah seperti Jakarta." Keunikan konsep MPDT membuat Firdaus diundang ke Shanghai, China untuk presentasi pada 7 Maret nanti.

ATMI PERTIWI

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya