Dia meminta audit dilakukan atas enam wilayah Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. "Ya, semuanya. Targetnya sama. Akhir tahun ini saya kira rampung," katanya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana untuk mengaudit tata ruang dan wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Audit bertujuan untuk memeriksa apakah koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH) di semua wilayah itu sudah sesuai dengan peraturan. Audit ini dinilai penting karena sebagian penyebab banjir Jakarta sepekan ini adalah buruknya kemampuan wilayah penyangga Ibu Kota menyerap air di hulu sungai-sungai.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, mengatakan sebagian besar koefisien dasar hijau di tujuh wilayah itu seharusnya dipertahankan atau ditambah. Namun, kenyataannya terus berkurang. Dia memastikan salah satu kawasan yang akan ditinjau ulang tata ruangnya adalah daerah aliran sungai Ciliwung. Dia mengatakan, evaluasi akan dilakukan dimulai dari hulu di Jawa Barat sampai ke hilir sungai di Jakarta.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
17 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.