TEMPO.CO, Jakarta - Terus berkembangnya sarana transportasi massal yang lebih canggih semakin menyingkirkan keberadaan sarana angkutan kota (angkot) di wilayah DKI Jakarta. Rencana penghapusan angkot secara bertahap pun banyak disetujui warga. “Memang sebenarnya orang Indonesia itu sudah tidak cocok naik angkot, badannya sudah semakin tinggi,” ujar pengamat tranportasi publik Djoko Setijowarno, Selasa, 12 Februari 2013.
Tingginya beban operasional angkot akibat usia kendaraan yang sudah uzur menyebabkan pengusaha membebankan seluruh biaya tersebut pada jerih payah sopir di lapangan. Sopir yang seharusnya mendapatkan gaji karena berbadan hukum, justru harus banting tulang menutupi setoran tanpa mengindahkan keselamatan penumpang.
Saat ini, sebagian besar pengusaha angkot menggadaikan badan hukum perusahaannya untuk mendapatkan cicilan lembaga keuangan, sementara beban operasional diserahkan sepenuhnya kepada sopir. “Mereka ugal-ugalan, saling salip hanya untuk mendapatkan penumpang di jalan,” kata dia.
Dengan semakin berkembangnya tingkat kualitas hidup rakyat Indonesia, Djoko menilai sudah selayaknya sarana transportasi angkot diganti dengan jasa transportasi yang lebih besar dan fasilitasnya menunjang seperti peremajaan Kopaja, feeder busway, hingga sarana busway. “Coba perhatikan orang Indonesia saat ini, rata-rata mereka kesulitan kalau menggunakan angkot. Tinggi tubuhnya sudah berubah,” ujarnya.
Akibatnya, tidak mengherankan, jumlah penumpang angkot terus berkurang, sementara angkutan lebih besar seperti Kopaja, feeder busway, hingga busway menjadi buruan warga selanjutnya. “Wajar mereka berpindah, sebab kualitasnya begitu-begitu saja,” kata dia.
Untuk menutupi kekurangan angkot, ia berharap pemerintah bisa mengoptimalkan keberadaan bajaj atau kendaraan sejenis yang lebih ramah lingkungan dan bisa menjangkau permukiman warga. “Kan bisa dengan bajaj atau sejenisnya yang lebih kecil,” ujarnya.
JAYADI SUPRIADIN
Berita Populer
Obrolan Annisa, Mahasiswa UI, Sebelum Meninggal
Jejak Anis Matta di Tas Ahmad Fathanah
Habis Bercinta dengan Lelaki, Pria Ini Tewas
Annisa Tewas, Dewan Akan Panggil IDI dan RS
Segi Empat dalam Pusaran Kasus Suap Impor Daging
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
24 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKota Bogor Uji Coba Penggunaan Angkutan Listrik
41 hari lalu
Ada 30 titik pemberhentian yang diujicobakan pada 4 April 2024.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
6 Maret 2024
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek Bicara soal Integrasi Moda Transportasi Lain: Kerja Sama Pemda dan Pengembang
7 Juli 2023
Soal integrasi antar moda, LRT Jabodebek, didukung oleh pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, tempat di mana LRT berada.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaKemenhub Tambah Lima Rute Baru Angkutan Kota Feeder LRT Sumsel
10 Desember 2022
Hingga saat ini, jumlah angkot feeder LRT yang melayani di kota Palembang berjumlah 58 unit.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya6.100 Angkot Jakarta Wajib Pisahkan Penumpang Perempuan dan Pria Mulai Pekan Ini
11 Juli 2022
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kebijakan pengaturan tempat duduk wajib untuk seluruh angkot di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca Selengkapnya